Bagaimana Implikasi Perbedaan Pandangan Ini?
Perbedaan sikap di kalangan purnawirawan TNI mencerminkan dinamika politik pasca-transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto.
Dukungan PPAD menunjukkan adanya faksi purnawirawan yang ingin memperkuat legitimasi pemerintahan Prabowo, sementara di sisi lain, tuntutan Forum Purnawirawan TNI mengindikasikan adanya ketegangan dengan pengaruh politik keluarga Jokowi, khususnya melalui Gibran sebagai Wapres.
Apalagi, di tengah dinamika ini, sempat terjadi ‘anomali’ mutasi terhadap Letnan Jenderal (Letjen) TNI Kunto Arief Wibowo, putra mantan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Kunto batal dimutasi dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I. Padahal, baru sehari surat mutasinya terbit.
Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, menilai bahwa mutasi terhadap Letjen Kunto terbilang cepat dan tidak lazim. Kata dia, langkah itu menimbulkan pertanyaan publik, apalagi terjadi tak lama setelah nama sang ayah, Try Sutrisno, muncul dalam Forum Purnawirawan TNI yang meminta Gibran dicopot dari jabatan wapres.
”Mungkin saja, karena jabatan empat bulan itu relatif cepat. Pasti menimbulkan pertanyaan publik, kenapa tiba-tiba dirotasi,” ujar Beni, dikutip dari Kompas, 1 Mei 2025.
Di tengah situasi ini, pemerintah Prabowo dihadapkan pada tantangan untuk menjaga harmoni nasional sambil menjalankan agenda pembangunan, dengan menyerahkan isu pemakzulan kepada mekanisme konstitusional yang berlaku.***
