Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) makin dekat. Namun, pemerintah daerah masih belum tahu petunjuk teknis (juknis) pelaksanaannya.
Kebingungan itu terungkap dalam diskusi daring bertajuk “Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Program Bergizi Gratis”, yang dihelat pada Senin, 23 Desember 2024. Acara diadakan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Forum Bakti.
Dalam forum tersebut, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam mengaku jika pemerintah daerah masih menunggu juknis MBG di daerah.
Sebagai informasi, berdasarkan Rekap Nasional Semester Ganjil Tahun Anggaran 2024/2025, jumlah peserta didik di Indonesia—mulai jenjang PAUD hingga SMA—adalah 53.300.038 siswa yang tersebar 439.444 sekolah.
Mereka adalah sebagian dari penerima manfaat MBG. Selain peserta didik, masih ada balita, murid pesantren, ibu hamil, dan ibu menyusui.
APEKSI merasa masih rancu soal teknis pelayanan untuk penerima manfaat sebanyak itu. Mereka belum tahu siapa yang menjadi pelaksana di daerah dan dari mana sumber dananya.
Soal pelaksana, Staf Khusus Badan Gizi Nasional (BGN) Ary Santoso, yang menjadi narasumber dalam diskusi, menjelaskan jika di BGN ada Kedeputian Penyediaan dan Distribusi. Di bawah kedeputian itu, kata Ary, ada Kantor Pelayanan di 20 Provinsi.
“Harusnya ada di semua provinsi, tapi baru akan ada di 20 (provinsi). Di Kabupaten/Kota tidak ada kantor, langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di sinilah dapur umumnya,” jelasnya.
Namun, penjelasan itu dirasa belum cukup oleh 500 perwakilan pemda yang hadir di diskusi virtual itu. Mereka mengaku belum tahu siapa pelaksana teknis di lapangan dan bagaimana prosedur kolaborasi pemkot dengan SPPG.
Soal sumber pendana, Ditjen Keuangan Daerah (Keuda) Hendriwan menyampaikan, pemkot di seluruh Indonesia bisa mendukung program MBG dengan dana APBD yang bersumber dari pendapatan asli daerah atau PAD. Dana PAD itu untuk mendukung budget Rp71 triliun yang disiapkan pemerintah untuk MBG tahun depan.
Menurut Hendriwan, PAD dari seluruh pemkot diperkirakan bakal memberikan kontribusi hingga Rp23,77 triliun. “Kami akan menyiapkan juknis dukungan MBG yang bersumber dari APBD,” katanya.***
