Mantan Panitia Muktamar ke-35 NU dan PBNU menegaskan pembiayaan acara di Jombang murni dari kas internal, bukan dari dana korupsi Kementerian ATR/BPN.
Mantan Ketua Organizing Committee Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Saifullah Yusuf, menegaskan tidak ada aliran dana korupsi Kementerian ATR/BPN yang masuk ke kepanitiaan. Ia menepis isu yang mengaitkan kasus Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dengan pembiayaan acara tersebut.
“Sebagai Ketua Panitia, saya pastikan tidak ada kaitan kasus yang sedang ramai dibicarakan ini dengan Muktamar,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu melalui keterangan tertulis, Kamis, 17 September 2026.
Ihwal pelaksanaan, Muktamar ke-35 NU telah digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27-31 Agustus lalu. Gus Ipul meminta masyarakat tidak terburu-buru membangun kesimpulan sebelum ada penjelasan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, PBNU sangat menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan. Ia meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut perkara berdasarkan bukti dan fakta.
“Kita percayakan kepada KPK. Kita percaya KPK bekerja secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang ada,” ujarnya.
Klarifikasi Bendahara Umum PBNU
Selain itu, bantahan senada disampaikan oleh Anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) PBNU sekaligus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH Anwar Iskandar. Ia mengingatkan publik agar tidak menjadikan informasi yang masih sebatas dugaan sebagai pedoman untuk menghakimi.
Sebelumnya, Anwar mengaku langsung melakukan pengecekan internal setelah pemberitaan dugaan aliran dana tersebut mencuat. Ia meminta penjelasan langsung dari Bendahara Umum PBNU Gus Gudfan selaku pihak yang bertanggung jawab atas keuangan organisasi.
Anwar memastikan pembiayaan kegiatan PBNU, termasuk Muktamar, Munas, maupun kegiatan harian, selalu ditanggung oleh kas resmi. Ia mengutip kembali penegasan yang disampaikan Gus Gudfan mengenai sumber dana organisasi.
“Saya tanya, dia menjawab, ‘Sepeser pun tidak ada dari luar. Semuanya berasal dari kas Bendahara Umum.’ Gitu loh,” pungkas Anwar.***
