Pengamat politik menilai konflik elite PBNU menyerupai dinamika partai politik dan dipicu dugaan aliran dana.
Pakar Politik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul, menilai konflik di jajaran elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menyerupai dinamika partai politik. Ia menyoroti dugaan aliran dana besar dan kepentingan kekuasaan yang memicu desakan agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mundur dari jabatannya.
“Nah, sebagai catatan, jangan-jangan Syuriyah mulai mengetahui ada aliran dana di PBNU yang luar biasa besar?” kata Adib, Kamis (27/11/2025). Ia menilai sumber daya kekuasaan yang besar di lingkungan PBNU membuat posisi strategis organisasi tersebut sangat menggiurkan.
“Tadi saya katakan, salah satu kenapa PBNU sekarang menurut saya hampir mirip partai politik, masuk dalam hal kekuasaan, karena memang sangat-sangat menggiurkan begitu kita bisa memimpin tampuk kekuasaan di PBNU,” ujarnya.
Dugaan Aliran Dana dan Sorotan Kasus Kuota Haji
Adib menilai kedekatan PBNU dengan pemerintahan sebelumnya, pengelolaan tambang, serta banyaknya kader yang mengisi jabatan strategis di kementerian menimbulkan persepsi publik bahwa terjadi praktik bagi-bagi kekuasaan. Ia juga menyinggung posisi Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut yang terseret kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 yang tengah ditangani KPK.
“Yang tidak beruntung adalah kebetulan Yaqut itu terseret kasus Kuota Haji,” ucapnya. “Kebetulan adiknya (Ketum) PBNU itu yang saya kira sangat mendiskreditkan posisinya Ketum sekarang,” lanjutnya.
