Menurutnya, masih banyak pilihan perangkat keamanan siber lainnya yang bisa menjadi opsi. Cara-cara lain pun bisa digunakan untuk menambah lapisan keamanan, entah dengan pengaturan akses ataupun penggunaan metode autentikasi multifaktor.
Sementara, Ronal Gorba Timothy, kepala divisi IT di sebuah jaringan kedai kopi lokal, menyampaikan hal senada. Untuk pengguna komputer individu saja, menurut dia, Windows Defender tidak cukup. Apalagi untuk sebuah pusat data yang dikelola pemerintah.
Terkait pilihan sistem operasi, Ronal menilai Linux lebih aman daripada Windows dan lebih umum digunakan untuk sebuah server data. Kata dia, Windows memang sistem operasi paling populer di dunia, namun, karena itu pula jenis serangan siber yang mengincar Windows lebih banyak dibanding yang lainnya. Maka, lapisan keamanan yang diperlukan juga berlipat.
“Kalau pengembangnya memang fokusnya pakai ekosistem Windows ya enggak apa-apa, tapi software-software yang digunakan untuk mendukung itu harus memadai juga,” kata Ronal.
Di sisi lain, Ciptoning Hestomo, manajer IT di sebuah start up keuangan, mengaku tidak habis pikir melihat pemerintah tidak memiliki prosedur back up data yang memadai. Sebab, kata dia, back up data adalah kebutuhan yang sangat mendasar, layaknya makan bagi manusia.
“Back up itu sebenarnya default, sudah harus ada, bukan sesuatu yang harus diwajibkan dengan peraturan,” kata Ciptoning. “Apalagi yang dijaga kan data satu negara. Jadinya pemerintah seakan enggak mengerti apa yang mereka buat sendiri,” imbuhnya.
Ronal bilang, bahkan perusahaan swasta kecil sekali pun biasanya punya prosedur back up data rutin dengan frekuensi paling tidak sekali setiap hari.
“Jadi, kalau misalnya ada serangan ransomware, data yang hilang ya data hari terakhir saja. Paling buruknya begitu,” ujar Ronal.
Di luar itu semua, Ronal dan Ciptoning menyoroti serangan ransomware yang biasanya terjadi karena kelalaian pengguna komputer mengeklik tautan tidak jelas atau membuka aplikasi yang berisi program berbahaya.
Maka wajar, kata mereka, bila publik curiga ada keteledoran petugas PDNS yang membuat ransomware menyusup ke sistem di fasilitas itu, meski hal ini perlu dibuktikan lebih jauh.*
