Di tengah tekanan itu, PM Oli menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Ram Chandra Poudel. “Demi solusi konstitusional,” begitu inti bunyi surat itu. Sementara ajudan presiden menyebut proses pencarian PM baru segera dimulai.
Namun, publik membaca pengunduran diri itu sebagai langkah terpaksa, bukan itikad mendengar. Bahkan sesudahnya, demonstran tetap turun karena tuntutan mereka bukanlah pergantian figur, melainkan perubahan tata kelola. Mereka menuntut transparansi, akuntabilitas, dan akhir dari watak “nepo baby politics” yang dipertontonkan elite.
Di tengah kabar simpang siur, muncul kabar Presiden Ram Chandra Poudel mengundurkan diri. Namun, istana setempat menepis kabar itu. Presiden disebut menerima pengunduran diri PM dan memulai proses pembentukan pemerintahan baru.
Bantahan resmi atas rumor mundurnya presiden juga disampaikan otoritas Nepal. Dengan kata lain: hanya PM yang mundur; presiden tetap menjabat.
Mengapa Pemerintah Dinilai “Tuli”?
Ada beberapa poin penting yang menjadi penyebab kenapa massa Nepal menilai pemerintah mereka tuli.
Yang pertama adalah timing kebijakan. Larangan medsos diberlakukan di saat publik butuh kanal ekspresi—sebab pemerintah dinilai tak pernah membuka dialog dan jalur partisipasi. Pencabutan akses medsos ini muncul setelah korban jatuh dan infrastruktur rusak.
Kedua, karena bahasa keamanan mendahului empati. Jam malam, pengerahan militer, dan penutupan akses strategis dipersepsikan sebagai prioritas stabilitas, ketimbang penyelesaian akar masalah.
Ketiga, kontradiksi realitas digital. Nepal, di awal 2024 punya lebih dari 15,4 juta pengguna internet, dengan penetrasi 50 persen. Melarang platform besar sama saja mematikan ruang kerja, usaha kecil, dan jaringan sosial anak muda.
Insensitivitas muncul karena kebijakan tak selaras dengan struktur ekonomi–digital warganya.
Keempat, tumpukan beban struktural. Laporan kebijakan Bank Dunia pada April 2025 menegaskan bahwa pengangguran pemuda lebih dari 22,7 persen. Penciptaan kerja berkualitas sangat minim, yang mendorong migrasi dan menajamkan rasa “ditinggalkan” oleh negara.
