Istana dan elite Partai Gerindra membantah kabar reshuffle tersebut.
__________
Isu pengangkatan Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebagai Menteri Dalam Negeri menggantikan Tito Karnavian mencuat ke publik, menyusul pergantian posisinya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.
Muzani, yang telah menjabat Sekjen selama 17 tahun, digantikan oleh Sugiono, yang saat ini juga menjabat Menteri Luar Negeri.
Spekulasi muncul usai pengumuman susunan pengurus baru DPP Partai Gerindra periode 2025–2030 pada 4 Agustus 2025 di Jakarta. Dalam susunan itu, Ahmad Muzani mendapat jabatan baru sebagai Ketua Dewan Kehormatan partai.
Sebagian pihak menafsirkan perubahan ini sebagai sinyal bahwa Muzani tengah disiapkan untuk masuk kabinet—lebih spesifik lagi, menggantikan Tito Karnavian sebagai Mendagri.
Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Presiden maupun pihak Istana terkait rencana reshuffle kabinet. Nama Ahmad Muzani pun belum pernah diumumkan sebagai calon menteri.
Kabar ini langsung ditanggapi oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Ia menyebut informasi tersebut sebagai kabar bohong dan tidak masuk akal secara logika pemerintahan.
“Jangan bikin isu. Dia sekarang Ketua MPR—masa kemudian menjadi menteri?” ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Istana Negara, Senin, 4 Agustus 2025.
Menurut Prasetyo, pergantian jabatan Sekjen Gerindra murni bagian dari regenerasi internal partai, bukan bentuk persiapan posisi di kabinet.
Sumber internal Gerindra juga membantah bahwa Muzani tengah disiapkan menggantikan Tito. Penyesuaian struktur partai disebut sebagai langkah menyegarkan kepengurusan dan tidak terkait dengan rencana politik di luar partai.
Sampai berita ini diturunkan, Ahmad Muzani belum memberikan pernyataan langsung terkait isu tersebut. Tito Karnavian pun masih aktif menjalankan tugas sebagai Menteri Dalam Negeri dan belum ada keputusan resmi terkait reshuffle dari Presiden Joko Widodo.
Munculnya isu ini memperlihatkan betapa dinamika internal partai besar seperti Gerindra kerap menimbulkan spekulasi luas, apalagi di tahun politik menjelang transisi pemerintahan ke Prabowo Subianto.***
