Sebagian lainnya menyoroti perlunya pembelajaran bagi pejabat yang terlalu mudah mengobral izin tanpa regulasi yang kokoh.
Namun, ada pula sinyal bahwa kasus ini tidak sepenuhnya steril dari aroma politik, apalagi mengingat dinamika kekuasaan pasca transisi pemerintahan Jokowi.
Menanti Putusan, Menimbang Keadilan
Putusan yang akan dibacakan pada Jumat, 18 Juli 2025, tidak hanya akan menentukan nasib hukum seorang Tom Lembong. Ia juga akan menjadi tolok ukur apakah Indonesia mampu membedakan antara kesalahan kebijakan dan niat jahat korupsi.
Jika pengadilan menilai bahwa tindakan Tom adalah bagian dari kebijakan nasional yang tidak sempurna namun tidak koruptif, maka pembebasan adalah konsekuensi logis.
Namun jika aspek prosedural diutamakan tanpa mempertimbangkan konteks, maka vonis bersalah bisa menjadi preseden berbahaya: pejabat publik akan takut mengambil risiko demi kepentingan rakyat.
Dan publik—masih menunggu, dengan waswas dan harapan.***
