Tom juga memutar video Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tahun 2016, di mana menurutnya, keputusan untuk melibatkan koperasi dan pihak swasta telah dibahas dan disetujui lintas kementerian, termasuk Menko Perekonomian, Menteri BUMN, dan Presiden sendiri.
Ia menambahkan, “Jangan jadikan saya tumbal politik atas kebijakan yang diambil bersama. Rakortas adalah forum tertinggi pengambilan kebijakan pangan. Ada video, ada notulen, dan saya hanya menjalankan keputusan bersama.”
Aspek Hukum: Diskresi atau Penyimpangan?
Masalah utama dalam kasus ini adalah perbedaan tafsir antara diskresi kebijakan publik dan penyimpangan prosedural yang dijadikan dasar pidana. Dalam sistem hukum administrasi negara, pelanggaran prosedur tidak serta-merta menjadi tindak pidana korupsi, kecuali ada bukti niat jahat (mens rea) atau aliran dana ke pribadi pelaksana.
Sejumlah pakar hukum menilai bahwa dakwaan terhadap Tom Lembong terlalu dipaksakan. Dikutip dari RMOL.id, 16 Juli 2025, aktivis Geisz Chalifah menyatakan: “Secara akal sehat, Tom Lembong wajib dibebaskan. Ia menjalankan kebijakan negara, bukan untuk memperkaya diri. Tidak ada bukti aliran dana ke rekening pribadi.”
Di sisi lain, jaksa bersikukuh bahwa ketidaktertiban administratif ini berdampak nyata pada stabilitas pasar dan kerugian negara.
Dinamika Sidang: Medan Perang yang Emosional
Tom menggambarkan persidangan sebagai ajang penuh tekanan.
“Sidang ini seperti medan perang. Tapi saya tetap percaya hakim bisa tenang dan jernih melihat mana kebijakan dan mana pelanggaran. Saya hanya minta keadilan yang manusiawi,” ujar Tom dalam konferensi pers usai sidang, 15 Juli 2025.
Di hadapan hakim, Tom menyampaikan bahwa ia selama di tahanan justru banyak belajar soal keikhlasan dan tawakal dari sesama narapidana.
“Ironis, saya malah belajar iman di tempat seperti ini. Tapi saya percaya, hukum bukan alat politik, dan kebenaran akan muncul,” pungkasnya.
Opini Publik: Gelombang Simpati dan Sinyal Politik
Opini publik terbelah soal kasus ini. Media sosial dan ruang redaksi banyak kalangan menyuarakan simpati pada Tom Lembong. Ia dinilai sebagai teknokrat profesional yang kini dijadikan kambing hitam dari kebijakan pangan yang tak sepenuhnya berhasil.
