Menag Yaqut juga pernah menghadiri sebuah acara deklarasi dukungan untuk Prabowo-Gibran di sela acara Hultah Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) ke-88 di Lapangan Ponpes NW Anjani Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahad, 29 Oktober 2023 . Namun, ketika itu dia menegaskan kehadirannya tersebut untuk menggantikan Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir untuk membuka acara.
Yaqut mengaku tidak terlibat dalam deklarasi yang ketika itu disampaikan Ketua Umum PBNW Tuan Guru Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani di hadapan ribuan santrinya.
“Ini harus saya respons. Kepada semua santri, saya tidak akan terlibat di dalam deklarasi. Sebagai pemerintah mewakili presiden, pemerintah berada di dalam posisi netral dan tengah-tengah tanpa harus menghalangi hak warga negara atau menghambat hak warga negara untuk menyalurkan pilihannya,” kata Yaqut ketika itu.
Karena itulah, kata Yaqut, dia menghargai sikap dari jamaah NW yang telah mendukung Partai Gerindra serta capres dan cawaprennya. “Kalau warga negara Nahdatul Wathan memiliki sikap memilih Partai Gerindra seperti yang disampaikan dalam deklarasinya, yang secara tegas tadi Tuan Guru sampaikan, pemerintah menghormati dan menghargai pilihan tersebut,” kata Yaqut.
“Juga ketika mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, saya selaku pribadi dan Menteri agama, alhamdulillah, menghargai sikap tersebut. Meskipun sebagai pemerintah tidak boleh berpihak,” kata Yaqut.
Diduga Kampanye Tipis-Tipis
Kehadiran Prabowo dalam acara Kemenag —kendati mengeklaim hadir sebagai representasi pemerintah sebagai Menteri Pertahanan (Menhan)—mendapat kritik dari koalisi masyarakat sipil. Mereka memperingatkan adanya potensi kampanye terselubung, mengingat Prabowo merupakan kontestan Pilpres 2024.
“Kegiatan Kemenag yang dibiayai oleh anggaran negara harus mendapat perhatian serius dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena ada potensi kegiatan tersebut menjadi ajang kampanye terselubung bagi Capres Prabowo Subianto,” kata Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri dalam keterangan tertulis, dikutip Ahad, 17 Desember 2023.
Dengan menggunakan nalar sehat, kata Gufron, kegiatan Kemenag yang menghadirkan capres nomor urut dua itu sulit untuk tidak dinilai publik sebagai kampanye terselubung. Menurut dia, jika alasan substantifnya adalah topik bela negara, banyak pihak lain yang dapat dihadirkan sebagai narasumber. Misalnya Lemhanas atau BPIP RI.
“Dalam konteks itu, meski dalam undangan Kemenag yang beredar di masyarakat Prabowo Subianto diundang sebagai Menteri Pertahanan, namun sulit untuk dilepaskan dari posisi dan status yang bersangkutan sebagai capres dalam Pemilu 2024,” ujar Gufron.
Ia mengingatkan, penggunaan sumber daya negara baik secara terbuka maupun terselubung untuk kepentingan pemenanganan kontestasi salah satu kandidat merupakan tindakan yang sama sekali tidak dibenarkan. Tindakan tersebut dinilai melanggar prinsip keadilan (fairness) dalam pemilu.
Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie, mengatakan jika Prabowo menghadiri agenda Kemenag tersebut sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), bukan sebagai Capres 2024. Kata dia, kehadiran Prabowo sebagai Menhan dalam sarasehan sangat relevan, untuk menggugah kembali semangat patriotik pesantren dalam bela negara dan membangun bangsa.
Maka dari itu, menurut Anna Habie mengatakan, berlebihan jika ada pihak yang menilai kehadiran Menhan sebagai kampanye terselubung. “Jadi narsum yang diundang memang relevan dengan topik yang didiskusikan. Tidak ada kampanye, apalagi pemasangan atribut kampanye dalam giat ini. Ini bukan forum dukung mendukung,” terang Anna Hasbie, dikutip dari kemenag.go.id pada Sabtu (16/12).*
____FOTO: Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam acara Sarasehan Peningkatan Kemandirian Pesantren di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2023). (SF | Faried Wijdan)
