Janji Rumah, Daycare, dan Kota Baru
Di atas panggung, Prabowo juga melontarkan janji-janji baru yang skalanya terdengar megah.
Ia menjanjikan minimal satu juta rumah bagi buruh mulai tahun ini, kota-kota baru berisi 100.000 rumah susun dilengkapi sekolah dan fasilitas olahraga, serta daycare di tempat kerja yang “akan dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya”.
Semua terdengar fantastis. Tapi ini bukan kali pertama janji besar perumahan diucapkan di depan buruh.
Yang perlu dicatat: rumah 350.000 unit yang sudah dibangun masih jauh dari target satu juta. Daycare adalah konsep yang belum punya kerangka regulasi. Dan kota baru — dengan segala kompleksitasnya — belum memasuki tahap perencanaan yang konkret.
Janji yang diucapkan sebelum ada kerangka kebijakan adalah janji yang paling mudah untuk tidak ditepati.
RUU Ketenagakerjaan: Ujian Sesungguhnya
Di antara semua yang disampaikan, satu instruksi Prabowo punya bobot paling besar — sekaligus paling mudah tenggelam di antara hiruk-pikuk panggung.
Prabowo memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum untuk menuntaskan RUU Ketenagakerjaan agar bisa disahkan pada 2026.
RUU ini bukan isu baru. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan batas akhir pengesahannya pada Oktober 2026. Artinya, ini bukan soal kebaikan hati presiden — ini adalah kewajiban konstitusional yang sudah memiliki tenggat.
Dan hingga May Day 2026, draf maupun naskah akademik RUU Ketenagakerjaan belum juga disosialisasikan kepada publik — meskipun panitia kerja di DPR sudah terbentuk.
Presiden memerintahkan percepatan sesuatu yang sudah seharusnya berjalan sejak lama. Itu bukan terobosan — itu pembenahan atas kelambanan.
Keppres Bisa Diteken, Struktur Tidak Bisa Dijoget
Ada ironi yang sulit diabaikan dari May Day 2026 di Monas.
Seorang presiden yang berteriak mengecam “pengusaha berengsek” di depan 400 ribu buruh adalah momen yang kuat secara simbolik. Tapi simbol tidak memberi makan keluarga buruh yang di-PHK. Satgas tidak memulihkan hak pekerja outsourcing yang selama bertahun-tahun terperangkap dalam ketidakpastian kontrak. Dan perpres — selemah apa pun kekuatan hukumnya — tidak bisa menggantikan undang-undang yang bertahun-tahun diabaikan.
Setiap tahun, sekitar 49 juta pekerja Indonesia berstatus setengah menganggur. Belasan ribu anak muda bahkan terjebak dalam pekerjaan menipu dan kejahatan lintas negara karena tidak ada pilihan lain. Itu bukan soal ada atau tidaknya pengusaha serakah. Itu adalah buah dari pasar kerja yang tidak pernah sungguh-sungguh diperbaiki dari akarnya.
Prabowo bukan presiden pertama yang berpidato keras di depan buruh lalu pergi meninggalkan struktur yang sama.
Yang membedakan bukan keras tidaknya suara di podium. Yang membedakan adalah apakah janji tahun ini masih harus diulangi di tahun depan.
Jika May Day 2027 tiba dan panggung yang sama kembali berdiri di Monas — dengan janji-janji yang sama, diksi yang sama, dan angka PHK yang masih merangkak — maka pertanyaan tentang “omon-omon” itu bukan lagi tuduhan. Ia menjadi kesimpulan.***
