Retorika “Pengusaha Berengsek” dan yang Tidak Dikatakan
Di atas panggung, Prabowo memilih diksi yang tidak lazim dari protokoler kepresidenan.
“Saya tidak rela pejabat-pejabat pemerintah yang diberi kepercayaan oleh rakyat justru bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha berengsek dan serakah,” teriaknya, sambil memukul podium.
Massa bersorak keras. Klip itu viral.
Tapi ada yang menarik untuk dibaca dari kalimat tersebut: presiden menyebut “pejabat” dan “pengusaha berengsek” — bukan sistem, bukan kebijakan, bukan struktur. Masalah ketenagakerjaan Indonesia dibingkai sebagai soal moral individual: ada orang jahat, ada orang baik, dan presiden ada di pihak yang benar.
Ia bahkan mengingatkan buruh agar tidak memukul rata semua pengusaha: “Tidak semua pengusaha serakah. Banyak yang bekerja keras. Kita butuh mereka.”
Framing ini punya konsekuensi analitis yang serius. Ketika persoalan ketenagakerjaan direduksi menjadi urusan siapa yang berengsek dan siapa yang tidak, maka solusinya pun hanya perlu “mengganti orangnya” — bukan mengubah sistemnya.
Padahal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sendiri menilai kondisi ketenagakerjaan berada di “lampu kuning”: setiap tahun sekitar 3,5 juta angkatan kerja baru masuk ke pasar, sementara pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap 200.000–400.000 orang per satu persen pertumbuhan.
Itu bukan soal ada atau tidaknya pengusaha berengsek. Itu adalah krisis struktural.
Monas vs DPR: Dua Buruh, Dua Indonesia
May Day 2026 merekam sesuatu yang tidak bisa diabaikan: gerakan buruh Indonesia kini terbelah.
Di Monas, 400 ribu buruh merayakan bersama presiden — bukan berdemo, bukan menuntut, melainkan merayakan. Mereka mendapat beras 5 kilogram, minyak, susu, kopi, teh, dan payung. Presiden mendesain kaosnya sendiri, kata penyelenggara.
Di depan DPR, Aliansi Gebrak membawa 10 tuntutan konkret: dari penghentian PHK massal, pendidikan dan kesehatan gratis, hingga penegakan supremasi sipil dan penghentian kriminalisasi aktivis.
Ketua KASBI Sunarno menyebut perayaan di Monas sarat kooptasi kekuasaan. Ia menyoroti peran militer yang menurutnya makin merangsek ke ranah sipil — dari program makan bergizi gratis, proyek strategis nasional, hingga respons terhadap kritik yang berujung kriminalisasi.
“Dekat dengan presiden belum tentu mendekatkan buruh pada perbaikan nasib,” kata Ketua FPBI Herman Susanto.
Kalimat itu pendek. Tapi bobotnya berat.
Karena ia menyentuh sesuatu yang jarang dibahas dalam wacana perburuhan Indonesia: bahwa kedekatan serikat buruh dengan kekuasaan bisa menjadi jebakan — memperoleh akses, tapi kehilangan daya tawar.
