Penurunan itu berbalik dari triwulan IV 2025, ketika penjualan rumah primer masih tumbuh 7,83 persen. BI menyebut penjualan rumah tipe menengah masih meningkat, tetapi penjualan rumah tipe kecil dan besar belum kuat.
Kondisi ini membuat perlambatan KPR tidak bisa dibaca semata sebagai sikap bank yang menahan kredit. Di sisi lain, minat dan kemampuan masyarakat membeli rumah juga sedang diuji oleh pendapatan, cicilan, dan harga kebutuhan hidup.
Insentif Belum Cukup
Padahal, pemerintah sudah memberi insentif PPN Ditanggung Pemerintah sebesar 100 persen untuk pembelian rumah sepanjang 2026. Insentif itu berlaku untuk PPN terutang masa pajak Januari hingga Desember 2026.
Di tengah insentif tersebut, kredit perbankan secara umum justru masih tumbuh positif. Dalam siaran pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan April 2026, OJK mencatat kredit perbankan Maret 2026 tumbuh 9,49 persen secara tahunan menjadi Rp8.659 triliun.
OJK juga menyebut kualitas kredit perbankan tetap terjaga, dengan NPL gross 2,14 persen dan NPL net 0,83 persen. Khusus KPR, rasio kredit bermasalah tercatat 3,14 persen dan masih dinilai dalam kisaran yang dapat dikelola.
Dian mengatakan OJK tetap mendorong perbankan menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan. Namun, penyaluran kredit tetap harus memperhatikan selera risiko dan prinsip kehati-hatian.
“OJK senantiasa mendorong perbankan agar tetap optimal dalam perannya sebagai salah satu agen pembangunan, dengan tetap memperhatikan risk appetite dan aspek kehati-hatian perbankan,” ujar Dian.***
