Fasilitas tak sesuai, kuota tambahan diutak-atik, dan jemaah jadi korban. Yaqut akan dipanggil lagi.
__________
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama era Yaqut Cholil Qoumas berdampak langsung pada calon jemaah. Antrean ibadah jadi semakin panjang.
“Penggeseran kuota haji ini berdampak langsung terhadap lamanya antrean jemaah untuk bisa menunaikan ibadah suci ini,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat, 15 Agustus 2025.
Berdasarkan data Kemenag, waktu tunggu terlama berada di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, mencapai 47 tahun. Sedangkan yang tersingkat di Kabupaten Maluku Barat Daya, 11 tahun. Di Aceh dan Jawa Timur, masa tunggu sekitar 34 tahun, di Kalimantan Selatan 38 tahun, dan di DKI Jakarta 28 tahun.
Fasilitas Jemaah Tak Sesuai
KPK juga menemukan adanya ketidaksesuaian fasilitas yang diterima jemaah. Sejumlah jemaah haji furoda diduga diberangkatkan dengan kuota haji khusus, sedangkan sebagian haji khusus menggunakan jatah reguler.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut hal ini terjadi akibat perubahan pembagian 20 ribu kuota haji tambahan tahun 2024. Sesuai aturan, 92 persen kuota tambahan untuk reguler dan 8 persen untuk khusus. Namun, kenyataannya dibagi rata 50-50.
“Kami butuh keterangan dari para jemaah yang merasa fasilitasnya tidak sesuai,” kata Asep, Kamis, 14 Agustus 2025.
Yaqut Akan Diperiksa Lagi
KPK memastikan akan memanggil kembali Yaqut untuk dimintai keterangan. “Keterangan dari yang bersangkutan diperlukan untuk membantu mengungkap perkara ini,” ujar Budi.
Mantan Komisioner KPK, Muhamad Jasin, mengingatkan agar penetapan tersangka tidak berlarut-larut. “Kalau namanya nggak muncul-muncul, masyarakat bisa kehilangan trust,” katanya di Metro TV.
Kasus ini menjadi sorotan publik. Di saat jutaan orang menabung seumur hidup demi ke Tanah Suci, dugaan korupsi ini dianggap mencederai kesempatan suci umat.***
