Mantan penyidik KPK menilai penanganan kasus kuota haji era Yaqut terlalu lamban.
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, menilai KPK terlalu lamban mengusut dugaan korupsi kuota haji tambahan era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ia mempertanyakan belum adanya penetapan tersangka meski perkara telah bergulir lama.
“Saya gak tahu, apakah KPK sudah menemukan pembuktian. Tetapi bagi saya kasus ini sudah terlalu lama. KPK harus segera menetapkan tersangka, siapapun itu,” kata Yudi, Rabu (17/12/2025).
Yudi berharap KPK segera menuntaskan perkara tersebut agar tidak berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Menurutnya, proses penyelidikan yang berputar-putar hanya akan melemahkan kepercayaan publik.
“Tentu kita berharap bahwa KPK segera menuntaskan kasus ini. Dan menetapkan siapa tersangkanya. Kalau tidak, akan mutar-mutar saja prosesnya,” ujarnya.
Sorotan Dua Alat Bukti
Yudi menilai, dalam rentang waktu yang panjang, KPK seharusnya telah mengantongi bukti kuat untuk menetapkan aktor utama dalam perkara kuota haji tambahan.
“Sebab yang dilakukan KPK kan melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta baru yang didapatkan. Padahal seharusnya dari dulu KPK sudah mendapatkan dua alat bukti yang cukup,” katanya.
Ia menambahkan, penetapan tersangka seharusnya bisa dilakukan sebelum perkara dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun, Yudi menyatakan publik hanya bisa menunggu langkah lanjutan KPK.
“Sebelum menaikkan kasus ini ke penyidikan. Tapi ya tentu kita sekali lagi hanya bisa bersabar saja,” ujarnya.
Auditor BPK Turun ke Arab Saudi
Sebelumnya, KPK menyatakan penyidik mendalami keterangan Yaqut Cholil Qoumas terkait penghitungan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi kuota haji.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik turut melibatkan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat melakukan penelusuran langsung ke Arab Saudi.
“Jadi ketika tim berangkat ke Arab Saudi, penyidik juga beserta kawan-kawan auditor dari BPK,” kata Budi, Kamis (18/12/2025).
Menurut Budi, KPK dan BPK melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas penyelenggaraan ibadah haji, termasuk ketersediaan layanan dan mekanisme perolehannya.
“Mengecek secara langsung di lapangan seperti apa fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji, termasuk ketersediaannya, dan juga mekanisme dalam mendapatkan layanan ibadah haji ini,” ujarnya.
Pendalaman Aliran Dana Kuota Tambahan
Budi menyebutkan, temuan di Arab Saudi kemudian dikonfirmasi kepada sejumlah saksi, termasuk eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan aliran uang dari biro perjalanan haji dan umrah kepada sejumlah oknum di Kementerian Agama.
“Semua itu didalami baik oleh penyidik dan juga oleh BPK dalam kebutuhan perhitungan kerugian keuangan negara,” kata Budi.
Untuk diketahui, Yaqut kembali diperiksa KPK pada Selasa (16/12/2025), namun tidak ditahan. KPK juga memastikan akan segera memanggil ulang sejumlah pihak guna melengkapi informasi penyidikan.
Dua nama yang masuk agenda pemanggilan ulang adalah Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan staf khusus Menag Yaqut, serta Fuad Hasan Masyur, pemilik biro perjalanan haji Maktour.
Sejak 11 Agustus 2025, KPK telah mencegah Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, dan Fuad Hasan Masyur bepergian ke luar negeri. Pencegahan tersebut menjadi sinyal awal bahwa penyidikan mengarah pada aktor-aktor yang berada dekat dengan proses pengambilan keputusan kuota haji tambahan.***
