Dua tersangka lain berasal dari kalangan penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus. Mereka adalah Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktour, Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama dan mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia, Asrul Aziz Taba.
KPK menduga perkara ini berkaitan dengan pengaturan pembagian 20 ribu kuota haji tambahan. Dalam konstruksi perkara yang telah disampaikan KPK, pembagian kuota reguler dan kuota haji khusus diduga menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
Kerugian Negara Rp622 Miliar
Badan Pemeriksa Keuangan telah menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut sebesar Rp622 miliar. Angka itu menjadi dasar pengembangan penyidikan KPK terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan kuota tambahan.
KPK juga menduga sejumlah biro perjalanan memperoleh keuntungan tidak sah dari pembagian kuota haji khusus tambahan. Salah satunya, perusahaan yang terafiliasi dengan Maktour, yang menurut KPK diduga memperoleh keuntungan tidak sah sekitar Rp27,8 miliar pada 2024.
Yaqut sebelumnya ditahan KPK pada 12 Maret 2026. Penahanannya kemudian dibantarkan ke RS Polri sejak 24 Juni 2026 sambil menunggu perkembangan kondisi kesehatannya.***
