Korban banjir Sumatera tembus 1.006 jiwa, pemerintah perpanjang darurat dan percepat pemulihan.
Jumlah korban meninggal akibat rangkaian banjir, banjir bandang, dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera terus bertambah. Hingga Ahad, 14 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.006 orang meninggal dunia, 217 orang masih hilang, dan 586.666 jiwa mengungsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, angka tersebut merupakan hasil verifikasi lanjutan by name by address yang dilakukan bersama pemerintah daerah dan tim lapangan.
“Data korban ini sudah melalui proses validasi lanjutan hingga tingkat kecamatan. Ada penyesuaian karena pemutakhiran laporan lapangan dan penggabungan data korban ganda,” kata Abdul Muhari dalam keterangan resmi BNPB, Sabtu (13/12/2025).
Aceh Tertinggi, Sumut dan Sumbar Menyusul
Berdasarkan rekap BNPB, Aceh menjadi provinsi dengan korban meninggal terbanyak, yakni 415 jiwa, disusul Sumatera Utara 349 jiwa, dan Sumatera Barat 242 jiwa. Selain korban jiwa, ratusan ribu warga masih bertahan di pengungsian akibat kerusakan rumah, fasilitas umum, dan akses transportasi yang belum sepenuhnya pulih.
Bencana hidrometeorologi tersebut terjadi sejak akhir November 2025, dipicu hujan ekstrem berkepanjangan yang menyebabkan sungai meluap, tanggul jebol, serta longsor di kawasan perbukitan dan daerah aliran sungai.
Pemerintah Perpanjang Status Tanggap Darurat
Seiring masih tingginya kebutuhan penanganan darurat, pemerintah daerah memperpanjang masa status tanggap darurat di wilayah terdampak.
Di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi memperpanjang status tanggap darurat hingga 22 Desember 2025. Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan perpanjangan diperlukan karena proses evakuasi, distribusi logistik, dan pemulihan infrastruktur belum rampung.
“Status tanggap darurat kami perpanjang sampai 22 Desember karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama pembukaan akses dan pemulihan layanan dasar masyarakat,” ujar Mahyeldi, Senin (9/12/2025).
Sementara itu di Aceh, Pemerintah Aceh memperpanjang status tanggap darurat hingga 25 Desember 2025. Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan fokus pemerintah masih pada evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan pengungsi, serta perbaikan fasilitas publik yang rusak berat.
“Evakuasi, distribusi bantuan, dan perbaikan infrastruktur masih berjalan. Karena itu masa tanggap darurat kami perpanjang sampai 25 Desember,” kata Muzakir Manaf, Kamis (11/12/2025).
Infrastruktur Jadi Prioritas Pemulihan
Pemerintah pusat menempatkan pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai prioritas utama karena menjadi kunci distribusi logistik dan pemulihan ekonomi warga.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan hingga 9 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, terdapat 72 ruas jalan nasional dan 30 jembatan nasional yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Progres penanganan mencapai 51,14 persen di Aceh, 78,69 persen di Sumatera Utara, dan 76,14 persen di Sumatera Barat.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan percepatan pemulihan konektivitas menjadi perhatian utama pemerintah.
“Akses jalan dan jembatan sangat menentukan kelancaran distribusi logistik, evakuasi warga, dan aktivitas ekonomi. Karena itu kami percepat penanganan di seluruh titik terdampak,” kata Dody Hanggodo dalam keterangan tertulis, Selasa (10/12/2025).
TNI Bangun Jembatan Bailey
Untuk membuka akses darat yang terputus akibat banjir dan longsor, Tentara Nasional Indonesia (TNI) turut mengerahkan alat dan personel. Wakil Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Osmar Silalahi menyebut TNI telah membangun sembilan jembatan Bailey di sejumlah lokasi kritis.
“Pembangunan jembatan Bailey sudah dilakukan di beberapa titik, dan sebagian sudah selesai 100 persen. Ini untuk memastikan jalur logistik dan mobilitas warga kembali terhubung,” ujar Osmar Silalahi, Rabu (10/12/2025).
Ancaman Penyakit di Pengungsian
Selain kerusakan fisik, pemerintah juga mewaspadai ancaman penyakit di lokasi pengungsian. Kementerian Kesehatan mencatat meningkatnya risiko penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit kulit, dan demam, terutama di wilayah dengan akses layanan kesehatan yang terganggu.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Mulawarman menegaskan penanganan kesehatan pengungsi menjadi fokus pemerintah.
“Kami memprioritaskan pencegahan penyakit pascabencana, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, anak-anak, penyandang disabilitas, dan pasien penyakit kronis,” kata Aji Mulawarman, Senin (2/12/2025).
Layanan Publik Dipastikan Tetap Berjalan
Di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan dokumen pendidikan milik siswa korban banjir tetap dilindungi. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menegaskan kehilangan ijazah atau dokumen sekolah tidak akan menghambat masa depan peserta didik.
“Dokumen pendidikan korban bencana dapat diterbitkan ulang melalui mekanisme yang mudah dan cepat. Hak pendidikan anak-anak tetap kami jaga,” ujar Suharti, Senin (9/12/2025).
Pemerintah Masih Siaga
BNPB menegaskan pemerintah pusat dan daerah masih berada dalam fase tanggap daruratdan awal transisi pemulihan, sembari terus memantau potensi cuaca ekstrem susulan.
“Prioritas kami saat ini adalah penyelamatan jiwa, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, serta percepatan pemulihan akses dan layanan publik,” ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyantodalam pernyataan terpisah, awal Desember 2025.
Dengan perpanjangan status darurat di sejumlah wilayah dan pengerahan sumber daya lintas sektor, pemerintah berharap dampak lanjutan bencana dapat ditekan sembari menyiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.
