Ketua Umum PBNU periode 2026-2031, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, memprioritaskan penyusunan struktur pengurus dalam satu bulan sebelum menjalankan program.
KH Abdul Hakim Mahfudz, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031, menargetkan penyusunan kepengurusan organisasi rampung dalam satu bulan. Langkah awal ini dinilai krusial sebelum PBNU mengeksekusi berbagai program kerja strategis.
”Satu bulan itu kita ngisi dulu organisasi ini, tanpa itu kita bagaimana mau kerja,” kata pria yang akrab disapa Gus Kikin tersebut usai ditetapkan oleh Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Senin, 31 Agustus 2026.
Selain itu, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng ini meminta warga Nahdlatul Ulama kembali merajut persatuan usai muktamar. Ia menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia ini bukanlah kendaraan untuk kepentingan politik praktis.
”NU itu adalah jam’iyyah, diniyah ijtima’iyyah. Jadi ini satu organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan bukan untuk berpolitik,” ujar Gus Kikin yang kini resmi menggantikan Yahya Cholil Staquf.
Harapan Cak Imin Soal Qanun Asasi
Menanggapi hasil muktamar, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, memberikan ucapan selamat. Ia mendoakan agar Gus Kikin istikamah mengemban amanah baru tersebut dan berpegang pada pedoman dasar organisasi.
”Selamat berjuang mengimplementasikan qanun asasi. Semoga sukses dalam rida dan pertolongan Allah SWT,” kata Muhaimin di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.
Ihwal dinamika internal yang sempat memanas, pria yang akrab disapa Cak Imin ini berharap pengurus baru dapat mengambil hikmah. Ia meminta kepemimpinan Gus Kikin memetik pelajaran dari masa lalu.
”Mari belajar dari pengalaman lima tahun terakhir ini. Insyaallah kebaikan akan menghapus keburukan,” ucap Muhaimin.
Kontekstualisasi Peran NU
Sejalan dengan harapan tersebut, Cendekiawan Nahdlatul Ulama, Nadirsyah Hosen, menilai momentum ini tepat untuk mengontekstualisasikan qanun asasi pada abad kedua. Semangat dasar para pendiri harus diwujudkan secara relevan dengan perkembangan zaman.
Nadirsyah menjelaskan, NU kiwari tidak sekadar menghimpun kiai dan jemaah di akar rumput. Lebih dari itu, organisasi ini harus mampu mengolaborasikan seluruh talenta terbaik di berbagai sektor strategis berbasis kompetensi keilmuan.
”Ada kader NU di pesantren, kampus, birokrasi, dunia usaha, teknologi, masyarakat sipil, sampai lembaga internasional. Mereka tetap kekayaan NU,” tutur cendekiawan yang karib disapa Gus Nadir tersebut.
Penguatan Kapasitas dan Data
Sebelumnya, Nadirsyah juga mendorong PBNU agar memperkuat kemampuan pemikiran kebijakan secara menyeluruh. Organisasi ini diharapkan tidak sekadar bereaksi terhadap isu populer, melainkan ikut menentukan kualitas percakapan nasional.
Gagasan serius terkait masa depan pendidikan, kecerdasan buatan, perubahan iklim, hingga ketahanan pangan menjadi isu krusial. Oleh karenanya, langkah tersebut perlu ditopang oleh perbaikan tata kelola data yang akurat guna memahami kondisi sektoral.
Basis data profil warga, ribuan pesantren, serta jaringan ekonomi dinilai penting agar keputusan tidak diambil berdasarkan kesan atau kedekatan semata. PBNU perlu menetapkan prioritas kerja dan tolok ukur keberhasilan yang spesifik selama lima tahun ke depan.
”Bukan memperbesar pusat kekuasaan, tetapi memperluas ruang khidmah. Kalau itu berhasil, qanun asasi tidak hanya dibaca dalam pembukaan acara NU,” kata Nadirsyah. ***
