Dan itulah yang membuat kejadian ini terasa aneh sekaligus menyesakkan. Orang yang tugasnya memasyarakatkan konstitusi, hari itu, justru mempertontonkan sesuatu yang berlawanan dengan semangat konstitusi itu sendiri.
Ketika Ocha protes, Dyastasita berdalih tidak mendengar kata “DPD” dalam jawaban Regu C. Ketika Ocha minta validasi dari penonton, ia menolak mentah-mentah.
“Keputusan saya kira di dewan juri ya.”
Indri Wahyuni — Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI  yang ikut bertugas — lalu menambahkan bensin ke api dengan argumen yang sama sekali berbeda arah: bukan soal substansi, tapi soal artikulasi.
“Kan sudah diperingatkan dari awal, artikulasi itu penting. Kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, artinya dewan juri berhak memberikan nilai minus lima.”
Masalahnya: rekaman video yang beredar menunjukkan Ocha berbicara dengan sangat jelas. SMAN 1 Pontianak sendiri, setelah meninjau tayangan ulang secara cermat, menyebut adanya indikasi penggunaan relasi kuasa oleh dewan juri tanpa proses konfirmasi dan klarifikasi yang memadai. 
Dua Orang, Satu Tekanan
Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar poin minus lima di sini. Ocha — remaja yang belum genap dewasa secara hukum — memilih jalur yang paling tidak nyaman: berargumen di depan umum, kepada orang yang berkuasa penuh atas hasilnya.
Dan ketika semua itu viral, ia justru menanggapinya dengan santai lewat unggahan media sosial.  Bukan karena tidak peduli. Justru sebaliknya — ia sudah mengeluarkan keberaniannya di tempat yang paling penting: langsung, di depan juri, di depan semua orang.
Dyastasita, di sisi lain, memilih bertahan. Sampai akun Instagram pribadinya pun akhirnya hilang dari peredaran setelah gelombang kritik datang.
Sanksi Turun, Tapi Pertanyaannya Masih Ada
Tekanan publik bergerak cepat. MPR RI menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh — mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi, hingga tata kelola keberatan dalam perlombaan.
