Pertama, mayoritas redaksi di dunia belum benar-benar “menghemat” pekerjaan lewat AI. Survei Reuters Institute pada Januari 2026 terhadap 326 pemimpin media senior di 51 negara menemukan bahwa dua pertiga (67%) dari redaksi-redaksi itu mengaku belum menyelamatkan satu pun posisi kerja dari efisiensi AI. Artinya, janji efisiensi AI belum terwujud merata — sementara dampak negatifnya sudah terasa.
Kedua, laporan tahunan Reuters Institute for the Study of Journalism edisi 2026 mencatat bahwa kepercayaan diri para eksekutif media terhadap masa depan jurnalisme hanya berada di angka 38% — turun 22 poin persentase dalam empat tahun terakhir. Namun, 53% masih optimistis terhadap bisnis mereka sendiri. Ada dikotomi yang menarik: pesimistis terhadap industri secara keseluruhan, tapi masih berharap bisa survive secara individual.
Ketiga, laporan dari Columbia University’s Journalism School menegaskan bahwa saat ini AI lebih banyak membantu pekerja berita daripada menggantikan mereka — “but there are no guarantees this will remain the case.”
Respons Redaksi: Balik ke Akar
Yang menarik, banyak redaksi global justru merespons disrupsi AI bukan dengan melawan secara teknologis, melainkan dengan kembali ke apa yang AI tidak bisa lakukan.
Survei Reuters Institute 2026 terhadap 280 eksekutif redaksi di 51 negara menemukan bahwa para pemimpin media berencana meningkatkan investasi di jurnalisme investigatif (naik 91%) dan analisis kontekstual mendalam — sambil mereduksi investasi pada konten-konten rutin yang mudah dibuat mesin.
Logikanya sederhana: kalau AI bisa membuat berita rangkuman data dalam hitungan detik, maka nilai seorang jurnalis terletak bukan di sana. Nilai jurnalis ada di investigasi lapangan, di membangun kepercayaan narasumber, di membaca situasi yang penuh nuansa, di membuat keputusan etis di tengah tekanan — hal-hal yang belum bisa dikerjakan mesin mana pun.
Indonesia Bergerak: Regulasi Sebagai Pagar
Salah satu langkah yang patut dicatat adalah respons regulatif Indonesia.
Pada 22 Januari 2025, Dewan Pers resmi menetapkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik. Peraturan ini diluncurkan secara resmi dua hari kemudian oleh Ketua Dewan Pers saat itu, Ninik Rahayu.
“Kami tidak mengubah kode etik jurnalistik, tetapi pedoman ini menjadi komplemen untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju,” ujar Ninik dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, 24 Januari 2025.
Dokumen setebal 8 bab dan 10 pasal itu menegaskan beberapa prinsip kunci: karya jurnalistik berbasis AI wajib melibatkan pengawasan manusia dari awal hingga akhir, verifikasi tetap menjadi tanggung jawab redaksi, dan perusahaan pers bertanggung jawab penuh atas karya yang dihasilkan — baik oleh manusia maupun mesin.
Rosarita Niken Widiastuti, Ketua Komisi Kemitraan Dewan Pers, mempertegas posisi ini dalam Seminar Literasi Media pada 9 Oktober 2025: “AI hanyalah alat bantu. Kontrol manusia harus tetap ada sejak awal hingga akhir proses produksi berita.”
Tantangan yang Lebih Dalam: Ketika Algoritma Menentukan Apa yang Layak Dibaca
Ada dimensi yang lebih jauh dari sekadar soal pekerjaan.
Dr. Devie Rahmawati, pengajar dan peneliti komunikasi Universitas Indonesia, menunjukkan bahwa algoritma media sosial tidak dirancang untuk memperluas wawasan pengguna. Sebaliknya, ia bertujuan meningkatkan keterlibatan (engagement) dengan merekomendasikan konten yang selaras dengan pola interaksi sebelumnya — mekanisme yang berpotensi memicu fragmentasi dan polarisasi informasi di masyarakat.
Bayangkan seorang remaja yang menghabiskan tujuh jam sehari di TikTok. For You Page-nya dipenuhi hiburan dan tren viral. Tidak satu pun konten jurnalistik serius pernah muncul di sana — bukan karena remaja itu tidak peduli dunia, melainkan karena mesin yang bekerja di balik layar sudah memutuskan itu bukan konten yang relevan untuknya. Angka tujuh jam ini bukan fiksi, melainkan dari studi bersama Kementerian terkait di Indonesia.
Di sinilah persoalannya bergeser dari “apakah AI menggantikan jurnalis” menjadi pertanyaan yang lebih fundamental: apakah jurnalisme masih bisa mencapai publik?
Lalu, Apakah Jurnalisme Benar-Benar Akan Mati?
Jawaban singkatnya: tidak. Tapi jawabannya jauh lebih rumit dari itu.
Nany Afrida dari AJI menegaskan bahwa ancaman sesungguhnya bersifat struktural, bukan teknologikal semata. Meluasnya PHK dan menyempitnya lapangan kerja jurnalis, dalam pandangannya, akan berdampak langsung pada kualitas informasi yang diterima publik — dan itu adalah masalah demokrasi, bukan sekadar masalah industri.
Sementara Mustafa, salah satu tokoh pers Indonesia, melihatnya dari sudut lain. Dikutip Tirto.id pada Mei 2025, ia menyatakan: “Meskipun industri media mengalami guncangan, pers itu tidak akan pernah mati selama pelaku-pelakunya memegang teguh etika jurnalistik dalam bekerja. Walaupun di tengah gempuran konten kreator dan media baru, pers yang berkualitas tidak akan pernah mati.”
Riset JournalismAI dari London School of Economics yang menyurvei lebih dari 100 organisasi berita di 46 negara menyimpulkan dengan hati-hati: AI adalah “ancaman potensial terhadap integritas informasi dan media berita, namun juga merupakan peluang luar biasa untuk menjadikan jurnalisme lebih efisien, efektif, dan dapat dipercaya.”
Yang Perlu Diingat
Krisis yang dialami jurnalisme hari ini bukan semata-mata karena AI. Krisis ini adalah akumulasi: hilangnya model bisnis, terkonsentrasinya iklan di tangan raksasa teknologi, pergeseran perilaku konsumsi informasi, dan melemahnya kepercayaan publik terhadap media — ditambah kini oleh AI yang mempercepat semuanya sekaligus.
Yang menjadi pertaruhan sesungguhnya bukan apakah mesin bisa menulis berita. Yang jadi pertaruhan adalah: siapa yang akan membiayai jurnalis untuk pergi ke lapangan, memverifikasi fakta, dan bertanya hal-hal yang tidak nyaman kepada orang-orang berkuasa?
Karena kalau pertanyaan itu tidak lagi ada jawabannya — barulah jurnalisme benar-benar dalam bahaya.***
