Ratusan jurnalis di-PHK, trafik media anjlok, dan AI disalahkan. Apakah AI benar-benar biang keladinya, atau hanya akselerator krisis yang sudah lama membara?
Bayangkan, sebuah redaksi besar. Puluhan jurnalis bekerja di meja masing-masing — ada yang sedang menelepon narasumber, ada yang mengetik cepat mengejar deadline, ada yang berdebat soal angle berita. Lalu, perlahan-lahan, kursi-kursi itu mulai kosong. Bukan karena orang-orangnya berhenti. Tapi karena mereka di-PHK.
Di Washington DC, Amerika Serikat, pada 4 Februari 2026, skenario itu bukan fiksi. Washington Post — salah satu koran paling bersejarah di dunia yang sudah berdiri hampir 150 tahun — mengumumkan pemangkasan sepertiga dari seluruh tenaga kerjanya. Lebih dari 300 dari sekitar 800 jurnalisnya kehilangan pekerjaan dalam satu hari.
Meja olahraga ditutup. Seksi buku dibubarkan. Biro-biro luar negeri diciutkan drastis — termasuk koresponden yang saat itu sedang meliput dari zona perang di Ukraina.
Executive Editor Matt Murray menyebut langkah ini sebagai “a strategic reset” untuk bersaing di era kecerdasan buatan. Ia mengakui koran itu belum berkembang sesuai zamannya, dan menyebut organic search — salah satu sumber trafik terbesar media digital — anjlok hampir setengahnya dalam tiga tahun terakhir, sebagian akibat pertumbuhan AI.
Jeff Stein, kepala koresponden ekonomi Washington Post yang ikut terdampak, menyebut kejadian itu dengan nada pahit dalam laporan Axios: “This is a tragic day for American journalism, the city of Washington, and the country as a whole. They are being punished for mistakes they did not cause.”
Ini Bukan Cuma Soal Washington Post
Kisah Washington Post hanyalah yang paling tersorot. Di baliknya, ada gelombang yang jauh lebih besar.
Berdasarkan data dari lembaga riset ketenagakerjaan Challenger, Gray & Christmas, sepanjang 11 bulan pertama 2025, lebih dari 17.000 pekerjaan dipangkas di sektor televisi, film, penyiaran, berita, dan streaming secara global — naik 18% dibanding tahun sebelumnya. Press Gazette mencatat lebih dari 3.400 pekerjaan jurnalisme dipotong di Amerika Serikat dan Inggris sepanjang 2025.
Pada Mei 2025, Business Insider mengumumkan pemangkasan 21% tenaga kerjanya, dibarengi dengan pengumuman adopsi AI secara besar-besaran. CEO-nya, Barbara Peng, menyebut langkah itu vital untuk kelangsungan bisnis. Serikat pekerja (Insider Union) bereaksi keras, menyebut manajemen “tidak berempati” di tengah euforia AI.
Di level global, situasi ini bukan hal baru. Rata-rata tahunan PHK di industri media sudah melonjak dari 7.305 per tahun pada periode 2010–2017 menjadi 14.298 per tahun sejak 2018 — bertahun-tahun sebelum AI generatif seperti ChatGPT meledak ke permukaan publik.
Bagaimana dengan Indonesia?
Kita tidak perlu jauh-jauh ke Amerika untuk merasakan getarannya.
Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat lebih dari 800 pekerja media mengalami PHK sejak 2024 hingga Juli 2025. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyebut angka yang lebih besar: lebih dari 1.000 jurnalis terkena PHK sepanjang 2025 saja. Dewan Pers bahkan mencatat, sepanjang 2023–2024, tidak kurang dari 1.200 karyawan perusahaan pers telah terimbas pemangkasan.
Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, yang dikonfirmasi Tirto.id pada Mei 2025, mengakui PHK masih terjadi di banyak media, namun datanya sulit dikumpulkan:
“Mereka baru akan melapor ke AJI bila ada sengketa. Sementara AJI baru bisa melakukan advokasi sengketa ketenagakerjaan bila ada laporan.”
Kondisi ini bukan semata-mata soal AI. Ada masalah struktural yang lebih dalam: sekitar 75 persen iklan nasional perusahaan pers telah diambil alih oleh platform digital global dan media sosial. Data We Are Social per Februari 2025 bahkan mempertegas bahwa Google dan Facebook bersama-sama menguasai 72,9% belanja iklan digital nasional Indonesia. Nilai ekonomi sebuah berita kini bukan lagi soal kedalaman liputannya, melainkan soal seberapa sering ia diklik dan dibagikan.
Jadi, AI yang Salah?
Di sinilah narasi yang berkembang di publik perlu dikoreksi.
AI bukanlah satu-satunya penyebab krisis ini — dan menyempitkan masalah hanya pada AI justru berbahaya karena mengaburkan akar masalah yang lebih sistemik. Namun AI juga bukan sama sekali tidak bersalah. AI berperan sebagai akselerator: ia memperparah krisis yang sudah ada, dan membuka lubang-lubang baru yang belum pernah ada sebelumnya.
Mekanisme paling nyata bukan soal “robot menggantikan jurnalis”, melainkan soal bagaimana AI memotong aliran pendapatan media. Fitur AI Overviews milik Google, misalnya, merangkum jawaban langsung dari artikel-artikel berita — sehingga pengguna tidak perlu lagi mengklik tautan ke situs aslinya. Akibatnya, trafik organik ke situs-situs berita anjlok.
Data dari Chartbeat menunjukkan bahwa lalu lintas Google dari pencarian organik ke lebih dari 2.500 situs turun 33% secara global antara November 2024 dan November 2025, bahkan 38% di Amerika Serikat. AI bukan menggantikan jurnalis satu per satu, tapi AI memangkas sumber pendapatan yang selama ini menopang industri media secara keseluruhan.
Wakil Ketua AMSI, Suwarjono, menyebutnya dengan tepat dalam laporan Tirto.id: penggunaan AI dalam kerja-kerja industri media adalah disrupsi ketiga yang tak kalah dahsyat — setelah gelombang internet dan gelombang media sosial.
Fakta yang Sering Dilupakan
Di tengah keramaian narasi “AI membunuh jurnalisme”, ada beberapa data yang perlu menjadi penyeimbang.
Pertama, mayoritas redaksi di dunia belum benar-benar “menghemat” pekerjaan lewat AI. Survei Reuters Institute pada Januari 2026 terhadap 326 pemimpin media senior di 51 negara menemukan bahwa dua pertiga (67%) dari redaksi-redaksi itu mengaku belum menyelamatkan satu pun posisi kerja dari efisiensi AI. Artinya, janji efisiensi AI belum terwujud merata — sementara dampak negatifnya sudah terasa.
Kedua, laporan tahunan Reuters Institute for the Study of Journalism edisi 2026 mencatat bahwa kepercayaan diri para eksekutif media terhadap masa depan jurnalisme hanya berada di angka 38% — turun 22 poin persentase dalam empat tahun terakhir. Namun, 53% masih optimistis terhadap bisnis mereka sendiri. Ada dikotomi yang menarik: pesimistis terhadap industri secara keseluruhan, tapi masih berharap bisa survive secara individual.
Ketiga, laporan dari Columbia University’s Journalism School menegaskan bahwa saat ini AI lebih banyak membantu pekerja berita daripada menggantikan mereka — “but there are no guarantees this will remain the case.”
Respons Redaksi: Balik ke Akar
Yang menarik, banyak redaksi global justru merespons disrupsi AI bukan dengan melawan secara teknologis, melainkan dengan kembali ke apa yang AI tidak bisa lakukan.
Survei Reuters Institute 2026 terhadap 280 eksekutif redaksi di 51 negara menemukan bahwa para pemimpin media berencana meningkatkan investasi di jurnalisme investigatif (naik 91%) dan analisis kontekstual mendalam — sambil mereduksi investasi pada konten-konten rutin yang mudah dibuat mesin.
Logikanya sederhana: kalau AI bisa membuat berita rangkuman data dalam hitungan detik, maka nilai seorang jurnalis terletak bukan di sana. Nilai jurnalis ada di investigasi lapangan, di membangun kepercayaan narasumber, di membaca situasi yang penuh nuansa, di membuat keputusan etis di tengah tekanan — hal-hal yang belum bisa dikerjakan mesin mana pun.
Indonesia Bergerak: Regulasi Sebagai Pagar
Salah satu langkah yang patut dicatat adalah respons regulatif Indonesia.
Pada 22 Januari 2025, Dewan Pers resmi menetapkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik. Peraturan ini diluncurkan secara resmi dua hari kemudian oleh Ketua Dewan Pers saat itu, Ninik Rahayu.
“Kami tidak mengubah kode etik jurnalistik, tetapi pedoman ini menjadi komplemen untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju,” ujar Ninik dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, 24 Januari 2025.
Dokumen setebal 8 bab dan 10 pasal itu menegaskan beberapa prinsip kunci: karya jurnalistik berbasis AI wajib melibatkan pengawasan manusia dari awal hingga akhir, verifikasi tetap menjadi tanggung jawab redaksi, dan perusahaan pers bertanggung jawab penuh atas karya yang dihasilkan — baik oleh manusia maupun mesin.
Rosarita Niken Widiastuti, Ketua Komisi Kemitraan Dewan Pers, mempertegas posisi ini dalam Seminar Literasi Media pada 9 Oktober 2025: “AI hanyalah alat bantu. Kontrol manusia harus tetap ada sejak awal hingga akhir proses produksi berita.”
Tantangan yang Lebih Dalam: Ketika Algoritma Menentukan Apa yang Layak Dibaca
Ada dimensi yang lebih jauh dari sekadar soal pekerjaan.
Dr. Devie Rahmawati, pengajar dan peneliti komunikasi Universitas Indonesia, menunjukkan bahwa algoritma media sosial tidak dirancang untuk memperluas wawasan pengguna. Sebaliknya, ia bertujuan meningkatkan keterlibatan (engagement) dengan merekomendasikan konten yang selaras dengan pola interaksi sebelumnya — mekanisme yang berpotensi memicu fragmentasi dan polarisasi informasi di masyarakat.
Bayangkan seorang remaja yang menghabiskan tujuh jam sehari di TikTok. For You Page-nya dipenuhi hiburan dan tren viral. Tidak satu pun konten jurnalistik serius pernah muncul di sana — bukan karena remaja itu tidak peduli dunia, melainkan karena mesin yang bekerja di balik layar sudah memutuskan itu bukan konten yang relevan untuknya. Angka tujuh jam ini bukan fiksi, melainkan dari studi bersama Kementerian terkait di Indonesia.
Di sinilah persoalannya bergeser dari “apakah AI menggantikan jurnalis” menjadi pertanyaan yang lebih fundamental: apakah jurnalisme masih bisa mencapai publik?
Lalu, Apakah Jurnalisme Benar-Benar Akan Mati?
Jawaban singkatnya: tidak. Tapi jawabannya jauh lebih rumit dari itu.
Nany Afrida dari AJI menegaskan bahwa ancaman sesungguhnya bersifat struktural, bukan teknologikal semata. Meluasnya PHK dan menyempitnya lapangan kerja jurnalis, dalam pandangannya, akan berdampak langsung pada kualitas informasi yang diterima publik — dan itu adalah masalah demokrasi, bukan sekadar masalah industri.
Sementara Mustafa, salah satu tokoh pers Indonesia, melihatnya dari sudut lain. Dikutip Tirto.id pada Mei 2025, ia menyatakan: “Meskipun industri media mengalami guncangan, pers itu tidak akan pernah mati selama pelaku-pelakunya memegang teguh etika jurnalistik dalam bekerja. Walaupun di tengah gempuran konten kreator dan media baru, pers yang berkualitas tidak akan pernah mati.”
Riset JournalismAI dari London School of Economics yang menyurvei lebih dari 100 organisasi berita di 46 negara menyimpulkan dengan hati-hati: AI adalah “ancaman potensial terhadap integritas informasi dan media berita, namun juga merupakan peluang luar biasa untuk menjadikan jurnalisme lebih efisien, efektif, dan dapat dipercaya.”
Yang Perlu Diingat
Krisis yang dialami jurnalisme hari ini bukan semata-mata karena AI. Krisis ini adalah akumulasi: hilangnya model bisnis, terkonsentrasinya iklan di tangan raksasa teknologi, pergeseran perilaku konsumsi informasi, dan melemahnya kepercayaan publik terhadap media — ditambah kini oleh AI yang mempercepat semuanya sekaligus.
Yang menjadi pertaruhan sesungguhnya bukan apakah mesin bisa menulis berita. Yang jadi pertaruhan adalah: siapa yang akan membiayai jurnalis untuk pergi ke lapangan, memverifikasi fakta, dan bertanya hal-hal yang tidak nyaman kepada orang-orang berkuasa?
Karena kalau pertanyaan itu tidak lagi ada jawabannya — barulah jurnalisme benar-benar dalam bahaya.***
