Kejagung Limpahkan Enam Tersangka Korupsi MBG, Kerugian Sekitar Rp10 Triliun

Ketiga tersangka korupsi MBG: mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.(Kolase Istimewa)

Penuntut umum menyiapkan dakwaan terhadap enam tersangka korupsi tata kelola MBG. Kejagung menyebut kerugian sekitar Rp10 triliun berdasarkan perhitungan BPKP.

Kejaksaan Agung menyerahkan enam tersangka beserta barang bukti perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 29 September 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan pelaksanaan program di Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025–2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyebut kerugian keuangan negara dalam perkara itu sekitar Rp10 triliun. Menurut dia, angka tersebut merupakan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

“Kurang lebih Rp10 triliun,” kata Anang di Jakarta, Selasa. Ia belum menjelaskan rincian perhitungan tersebut.

Bacaan Lainnya

Enam Tersangka Diserahkan

Enam tersangka yang diserahkan adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, serta Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Lalu Muhammad Iwan.

Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Asep Yusuf Soemantri dan Glory Harimas Sihombing.

Anang mengatakan penuntut umum telah menyatakan berkas perkara keenam tersangka lengkap. Penyidik mengumpulkan keterangan sekitar 233 saksi dan empat ahli, serta alat bukti surat, dokumen, dan barang bukti lainnya.

Jaksa Menyiapkan Dakwaan

Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti, penuntut umum akan menyiapkan surat dakwaan. Berkas selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Satu tersangka lainnya, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, akan diserahkan menyusul.

Penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam tata kelola program, termasuk konflik kepentingan dengan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan penggelembungan harga pengadaan sejumlah sarana operasional.

Pos terkait