Badan Pusat Statistik (BPS) mengerahkan 1.900 petugas untuk memetakan potensi 415 ribu unit usaha di Surabaya, mulai dari skala mikro hingga perusahaan besar.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Pendataan yang berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026 itu diharapkan mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan menyeluruh terhadap pelaku usaha nonpertanian yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Pendataan menyasar seluruh pelaku usaha, mulai skala mikro hingga besar, termasuk sektor ekonomi digital.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sensus yang dilakukan BPS tersebut. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting dalam membaca kondisi perekonomian daerah maupun nasional.
“Sensus Ekonomi BPS ini adalah upaya strategis pemerintah untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, dan terpercaya mengenai kondisi perekonomian nasional,” kata Eri, Jumat (8/5/2026).
Eri berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait potensi serta tantangan ekonomi di Kota Pahlawan. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk turut berpartisipasi aktif dalam pendataan.
“Kami berharap Sensus Ekonomi ini akan mampu memberi gambaran menyeluruh mengenai potensi dan tantangan ekonomi di Kota Surabaya,” ujarnya.
Eri pun mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada petugas sensus agar data yang diperoleh benar-benar sesuai kondisi di lapangan.
“Saya juga mengajak seluruh pelaku usaha dan warga Kota Surabaya untuk bersama-sama mendukung Sensus Ekonomi 2026, dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, sesuai dengan kondisi sebenarnya,” katanya.
Menurut dia, hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
