Pakar Timur Tengah UI, Prof. Yon Machmudi, mengecam keras keputusan Israel yang lari dari tanggung jawab dengan menolak membayar iuran rekonstruksi Gaza senilai Rp17 triliun ke forum Board of Peace.
Rezim Zionis Israel kembali memicu polemik setelah memutuskan tidak akan menyumbang dana senilai 1 miliar dolar AS (sekitar Rp17 triliun) untuk proyek rekonstruksi Gaza melalui Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP). Menanggapi manuver tersebut, Pakar Timur Tengah dari Universitas Indonesia (UI), Prof. Yon Machmudi, pada Selasa (24/2/2026) melontarkan kritik tajam. Ia menilai langkah Israel mencerminkan ketidakadilan nyata dan menjadi bukti keangkuhan mereka di forum internasional.
Dalang Kerusakan yang Enggan Bertanggung Jawab
Prof. Yon, yang juga Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UI, menegaskan bahwa Israel tidak seharusnya lari dari tanggung jawab. Secara logika murni, Israel justru wajib menanggung porsi finansial terbesar atas kehancuran infrastruktur dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
“Ya, nampaknya ini menjadi tidak fair. Bahkan terlihat Israel seenaknya sendiri, sewenang-wenang tidak mau kontribusi dana yang 1 miliar dolar AS,” ungkap Ketua Program Studi Doktor Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) UI itu, Selasa (24/2/2026).
Padahal, menurutnya, negara-negara lain diminta patungan untuk memperbaiki kerusakan yang justru diakibatkan oleh agresi militer Israel. “Secara logika, harusnya Israel lebih besar dibandingkan yang lain, karena Israel yang membuat kerusakan wilayah Gaza, tetapi negara-negara lain diminta kontribusi,” tambahnya.
Penolakan Israel ini semakin memperlihatkan wajah rezim yang tidak kooperatif. Alih-alih merangkul inisiatif damai, mereka justru cenderung memaksakan kehendak sepihak dalam pergaulan global.
Standar Ganda di Bawah Restu Amerika Serikat
Sikap keras kepala Israel ini pertama kali mencuat melalui laporan Radio Angkatan Darat Israel pada Minggu (22/2/2026). Laporan tersebut membeberkan bahwa pemerintah Israel telah menyampaikan keputusan penolakan mereka langsung kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang saat ini memimpin forum BoP.
Lebih mengejutkan lagi, menurut laporan, Amerika Serikat justru merestui pembebasan Israel dari kewajiban pembayaran tersebut. Keputusan ini berbanding terbalik dengan tuntutan kepada negara-negara lain. Qatar dan Uni Emirat Arab, misalnya, telah berkomitmen memberikan kontribusi masing-masing lebih dari dua miliar dolar.
Prof. Yon melihat ketimpangan ini sebagai contoh buruk dari perlakuan tidak adil dan standar ganda dalam tata kelola internasional. “Karena terjadi ketidakseimbangan atau standar ganda. Harusnya tegas dalam sebuah organisasi yang berkaitan dengan kontribusi seperti ini,” tegasnya.
Momentum Evaluasi bagi Indonesia
Mengingat Indonesia juga tergabung dalam forum Dewan Perdamaian Gaza tersebut, Prof. Yon mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi serius. Jika forum ini gagal menegakkan akuntabilitas dan hanya menjadi alat yang menguntungkan Israel, ia menyarankan agar Indonesia mengambil sikap tegas.
“Maka dari kejadian ini perlu dievaluasi keefektifan BoP ini. Kalau ternyata justru menguntungkan Israel dan tidak ada ketegasan, ya memang sudah seharusnya Indonesia menarik diri,” pungkasnya.
Keengganan Israel untuk ikut menanggung biaya rekonstruksi Gaza tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga mempertaruhkan kredibilitas forum Board of Peace di mata dunia. Apabila negara yang secara langsung menyebabkan kehancuran justru mendapat ‘karpet merah’ untuk lepas dari tanggung jawab, masyarakat global layak mempertanyakan secara mendalam efektivitas dan tujuan sejati dari upaya perdamaian global ini.***
