Di balik penurunan tarif ekspor Amerika Serikat (AS), Indonesia justru membuka celah besar kerugian ekonomi, kedaulatan pasar, dan ketenagakerjaan. Pakar menyerukan perlawanan diplomatik dan strategi dagang jangka panjang.
__________
Penurunan tarif impor produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen oleh Amerika Serikat seolah menjadi kemenangan diplomatik. Namun di balik itu, Indonesia justru menanggung konsekuensi berat. Kesepakatan yang dicapai cepat antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump dianggap merugikan secara ekonomi dan strategis.
Ekonom Indef, Prof. Didin S. Damanhuri, menilai kesepakatan ini timpang. Untuk mendapatkan potongan tarif, Indonesia harus membeli energi AS senilai USD15 miliar, produk pertanian USD4,5 miliar, serta 50 unit pesawat Boeing 777. Tak hanya itu, Indonesia juga memberi akses penuh bagi peternak dan nelayan AS ke pasar domestik.
“Ini bukan win-win, tapi win-loss. Indonesia membuka pasar seluas-luasnya, tapi tidak mendapatkan imbalan strategis yang sepadan,” tegas Didin, Kamis, 17 Juli 2025.
Kerugian Berlapis: Pasar, Pekerjaan, dan Ketergantungan
Menurut Didin, membuka pasar seluas-luasnya untuk produk AS bisa memukul pelaku usaha lokal. Peternak dan nelayan Indonesia harus bersaing dengan pemain besar dari AS yang punya dukungan subsidi dan teknologi.
“Ini bisa mematikan usaha kecil di sektor pangan nasional,” ujarnya.
Lebih parah lagi, kata Didin, kesepakatan ini tidak otomatis menciptakan lapangan kerja. Justru pekerjaan akan tercipta di AS—di mana mereka bisa memasok energi, bahan pangan, dan teknologi ke Indonesia.
Hal ini diamini pakar hukum internasional UI, Hikmahanto Juwana. Ia menilai kebijakan ini bisa memicu efek domino dari negara lain. “Kalau China, Uni Eropa, Jepang ikut-ikutan menekan agar produknya bebas tarif, maka pasar kita bisa habis tanpa proteksi,” ujarnya.
Yang mengerikan, kata Hikmahanto, Indonesia bisa kehilangan kendali atas pasar dalam negerinya. “Tarif turun, produk asing masuk, tapi rakyat tetap menganggur. Ini jebakan berlapis.”
Solusi: Lawan dengan Strategi Kolektif dan Mandiri
Para pakar menyarankan Indonesia tidak tunduk begitu saja pada tekanan dagang AS. Didin mendorong agar pemerintah segera merapat ke aliansi BRICS untuk membangun tekanan kolektif.
