YOGYAKARTA—Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kerap menjadi sorotan belakangan ini karena beberapa langkah dan kebijakan organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut dinilai kerap menimbulkan kontroversi. Menyikapi situasi tersebut, warga NU yang tergabung dalam Jaringan Nahdliyyin Pengawal Khitthah NU (JNPK-NU) menyelenggarakan halakah ilmiah bertajuk “NU, Keummatan dan Politik Kebangsaan” pada Ahad, 11 Agustus 2024, di Yogyakarta.
Pembicara pertama dalam halakah tersebut adalah KH. Imam Baehaqi, pengasuh sebuah pondok pesantren dari Rembang, Jawa Tengah. Menurut dia, warga Nahdliyyin saat ini sedang mengalami krisis ukhuwah dan krisis persaudaraan.
“Kita dalam kondisi pecah belah yang nyata. Sudah sangat mendesak bagi kita untuk kembali merekatkan spiritu ukhuwah, khususnya Ukhuwah Nahdliyyah dan Ukhuwah Wathaniyah,” kata Baehaqi.
Selama ini, menurut penilaian Baehaqi, wacana-wacana yang dilontarkan PBNU di ruang publik terkesan sengaja memicu kontroversi. Pihak yang paling dirugikan oleh wacana tersebut, kata dia tentu saja warga NU yang di bawah.
“Mereka (warga NU di bawah) menjadi sangat cemas menyaksikan perilaku oknum-oknum elite PBNU yang tidak henti-hentinya menimbulkan keresahan di hati warga,” imbuh Baehaqi
Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan oleh pembicara lainnya, Nur Kholik Ridwan, seorang penulis produktif asal Yogyakarta. Nur Kholik lebih menyoroti pada agenda ekonomi kerakyatan dan kemandirian ekonomi PBNU. Ini, menurut dia, adalah agenda paling penting sekaligus amanah hasil muktamar sebelumnya.
Lebih-lebih, menurut Nur Kholik, basis massa Nahdliyyin memang rata-rata membutuhkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan daripada model ekonomi elitis-oligarkis. “Spirit ta’awun adalah jantung kultur NU, termasuk dalam bidang ekonomi. Spirit ini tidak boleh hilang sama sekali,” tegasnya.
Suasana halakah semakin inten ketika pemateri ketiga, KH. Marzuki Kurdi, seorang aktivis sepuh NU dari Yogyakarta, menyoroti bahwa betapa sulitnya memberi nasihat dan teguran terhadap kepengurusan PBNU hari ini.
