Tanggal 17 Agustus 1945 dipilih Sukarno untuk memproklamasikan Kemerdekaan Bangsa Indonesia bukan asal pilih. Tanggal ini merupakan rekomendasi Haji Abdul Mukti, seorang ulama, pejuang, dan organisatoris politik yang memiliki peran besar dalam proses kemerdekaan Indonesia. Pahlawan Besar yang dilupakan oleh negara ini.
Sejarawan Ahmad Mansur Suryanegara, dalam buku Api Sejarah II (2010), halaman 144, mencatat bahwa, menurut Haji Abdul Mukti, Kemerdekaan Bangsa Indonesia paling pas jika diproklamirkan pada 17 Agustus 1945—yang bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1364 Hijriyah. Menurut salah satu pemimpin Persyarikatan Muhammadiyah tersebut, tanggal itu adalah tanggal paling baik.
Dan hari bahagia yang ‘bobotnya’ sama dengan tanggal tersebut, menurut Haji Mukti, hanya bisa ditemui 300 tahun setelah tahun 1945. Artinya, jika Sukarno tidak membacakan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, dari sudut pandang spiritual, barangkali Indonesia baru bisa merdeka sekitar tiga abad kemudian.
Maka dari itulah Sukarno kukuh memilih tanggal tersebut, kendati dia sempat ‘dipaksa’ oleh golongan muda untuk mempercepat pembacaan Teks Proklamasi—sebagaimana dicatat oleh jumhur sejarah resmi di Indonesia.
Lalu, siapakah Haji Abdul Mukti, sampai Bung Karno begitu patuh padanya soal pilihan tanggal Proklamasi?
Sebagaimana dituliskan oleh Ahmad Mansur, Haji Abdul Mukti adalah ulama yang diyakini memiliki kemampuan mukasyafah—atau orang yang memiliki kemampuan menyingkap rahasia Ilahi.
Menurut Mohamad Roem, sahabat Haji Abdul Mukti, dalam buku Bunga Rampai dalam Sejarah Jilid III (983) menuliskan bahwa sosok Haji Abdul Mukti lahir pada bulan April 1898 di Desa Barong, Sawahan, Jombang, Jawa Timur.
Haji Mukti, sebagaimana dilansir Suara Muhammadiyah, tercatat pernah nyantri di berbagai pondok pesantren di Jombang, Bangkalan, dan Nganjuk—semuanya di Jawa Timur. Setelah itu, dia meneruskan pendidikannya ke Mesir pada tahun 1914, ketika usianya 17 tahun. Dari rentang tahun 1914 – 1921, di mana di antaranya pecah Perang Dunia I, Haji Mukti berkeliling ke Eropa Timur, Turki, Saudi Arabia, India.
Pada tahun 1923, sepulang dari menimba ilmu tentang pergerakan Islam di luar negeri, Haji Mukti terlibat aktif dalam upaya perlawanan terhadap Belanda melalui Persyarikatan Muhammadiyah. Dia tercatat sebagai pendiri Muhammadiyah Cabang Kudus dan menjadi ketuanya pada tahun 1923-1926.
Ketika aktif di Muhammadiyah Kudus, Haji Mukti dikenal gencar mengobarkan semangat kaum muda untuk melawan Belanda melalui forum-forum ceramah dan pengajian yang dia ampu. Dia juga aktif mengedarkan selebaran yang berisi ajakan kepada umat Islam di Kudus dan sekitarnya untuk melawan Kompeni.
Karena upayanya itu, Haji Mukti pernah ditangkap dengan tuduhan menghina pemerintah kolonial dan mengganggu ketertiban.
Pada masa pra-kemerdekaan, Haji Mukti tercatat juga pernah menjadi Konsul Muhammadiyah di Madiun, Jawa Timur, pada masa kepemimpinan KH. Ibrahim (1923-1932). Lalu, pada tahun 1943-1944, dia tercatat sebagai Pimpinan Pusat Masyumi di Jakarta. Tahun itu Masyumi belum menjadi partai politik.
Partai Masyumi baru didirikan pada 7 November 1945 oleh sejumlah tokoh Islam, seperti H. Agus Salim, Abdul Wahid Hasyim, Mohammad Natsir, Mohammad Roem, dan Prawoto Mangkusasmito.
Masyumi kala itu disebut-sebut terbentuk atas “restu” Jepang, karena Dai Nippon perlu Masyumi untuk mendekati masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Bagi kaum Muslimin, terutama para ulama, berdirinya Masyumi dipandang sebagai momentum untuk membentuk wadah persatuan dan tempat bermusyawarah. Dan faktanya, sebagaimana dicatat dalam buku Hidup itu Berjuang Kasman Singodimedjo 75 Tahun (1982), keputusan-keputusan Masyumi ternyata didengarkan oleh Jepang.
Ketika pecah perang 10 November 1945 di Surabaya, Haji Mukti memimpin laskar Sabilillah melawan pasukan Ghurka Inggris. Pasukan Ghurka ini sangat ditakuti. Anggotanya adalah orang-orang India pegunungan Himalaya yang memiliki kekuatan fisik tempaan alam.
Tak hanya aktif di garis depan pertempuran, Haji Mukti juga terlibat aktif dalam berbagai persoalan kebangsaan. Dia selalu menyatakan skeptis dengan perundingan-perundingan antara Indonesia dengan Belanda—yang diadakan sepanjang tahun 1946 – 1949. Menurut Haji Mukti, Belanda sering melanggar perjanjian yang telah disepakati.
