Kementerian Sosial mengusulkan 40 tokoh, termasuk Gus Dur, Soeharto, dan aktivis buruh Marsinah, untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional tahun ini.
Sebanyak 40 nama tokoh diusulkan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional. Di antara mereka, ada tiga nama besar yang langsung menyita perhatian publik: Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden ke-2 RI Soeharto, dan aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Marsinah.
Usulan itu diserahkan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa (22/10).
“Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” kata Saifullah.
Menurut Saifullah, proses penentuan calon pahlawan dimulai dari masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Setelah dibahas dan disetujui di tingkat kabupaten atau kota, berkas tersebut diteruskan ke gubernur, lalu ke Kemensos untuk dikaji lebih lanjut bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).
“Hasil kajian tersebut hari ini saya teruskan kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Selanjutnya akan dibahas sepenuhnya oleh dewan dan hasilnya kita tunggu bersama,” ujarnya.
Selain Marsinah, Gus Dur, dan Soeharto, tokoh lain yang masuk daftar usulan antara lain ulama kharismatik Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil, Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri, KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang, Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan, serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan, pihaknya akan segera membahas usulan tersebut dalam sidang resmi Dewan Gelar. “Tentu nanti kami akan bersidang. Rencananya besok bersama Tim Dewan Gelar. Setelah itu, hasilnya akan kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
