Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Desy Arijani, menilai penyewaan gedung yang masih kosong sebagai inovasi. Langkah ini dinilai ampuh sebagai siasat pengurus untuk menutup biaya operasional rutin.
Pasalnya, dari total 8.523 koperasi yang telah dibangun di Jawa Tengah, baru sekitar 5.400 unit yang beroperasi. Sisanya sebanyak 3.123 koperasi telah berdiri dan memiliki instalasi listrik, namun belum menjalankan kegiatan apa pun.
Kondisi tersebut memaksa pengurus menanggung biaya tagihan listrik pascabayar bulanan, meski belum ada pemasukan. Beban tagihan tetap listrik tersebut diketahui berkisar antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.
”Memanfaatkan gedung untuk disewakan seperti badminton dan nikah, termasuk inovasi karena gudang masih kosong. Pengurus harus menanggung biaya abonemen listrik sejak gedung itu dan instalasi listrik telah terpasang meskipun belum operasi,” kata Desy. ***
