Tanggungan Jaminan Kesehatan Nasional para manajer Koperasi Desa Merah Putih akan dipotong langsung dari gaji bulanan mereka sebagai pekerja penerima upah.
Direktur BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan tanggungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) para manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dipotong dari gaji. Kebijakan ini berlaku sesuai status mereka sebagai pekerja.
“Biasanya kalau dia menjadi pekerja, segmen PPU (Pekerja Penerima Upah) ya dipotong dong dari gaji,” kata Pujo saat dijumpai di Kantor BPJS Kesehatan di Jakarta Pusat, Senin (3/8/2026).
PPU merupakan kelompok peserta BPJS Kesehatan yang menerima upah dari pemberi kerja. Segmen ini mencakup pegawai swasta, aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, hingga pekerja badan usaha milik negara dan daerah.
Skema Gaji Disubsidi APBN
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan gaji manajer KDKMP akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Subsidi negara ini dikucurkan khusus pada masa awal operasional koperasi.
Ihwal aturan penggajian tersebut, pembiayaan negara akan berlangsung selama maksimal dua tahun di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara. Skema tata kelola ini sedang disiapkan melalui Peraturan Presiden yang masuk tahap finalisasi.
Setelah tenggat dua tahun berakhir, pembiayaan gaji manajer dialihkan menjadi tanggungan mandiri. Beban gaji tersebut nantinya diambil dari pendapatan kegiatan usaha di masing-masing koperasi.
Selain itu, insentif gaji dari APBN tersebut hanya berlaku secara eksklusif untuk posisi manajer. Biaya upah pegawai koperasi lain wajib diambil dari pendapatan internal, sedangkan para anggota akan menerima sisa hasil usaha (SHU).
“Ya manajer, kalau pegawai kan harus digaji kan dari internal. Ini manajernya aja,” terang Ferry.
