Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya mengkritik cara pemberhentian Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan melalui telepon karena dinilai tidak etis.
Dosen program studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, Maulina Pia Wulandari, mengkritik cara pemberhentian Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan. Menurutnya, pemecatan lewat telepon menyalahi etika komunikasi kepemimpinan.
“Bagi saya, memberhentikan seseorang melalui telepon ketika ia sedang menjalankan tugas resmi merupakan praktik komunikasi kepemimpinan yang sangat tidak etis,” kata Pia melalui keterangan di situs universitas, Rabu, 16 September 2026.
Sebelumnya, Purbaya mendadak meninggalkan rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta pada Sabtu, 14 September 2026. Ia keluar tergesa-gesa usai ditelepon Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan mengaku akan dipecat.
Beberapa jam kemudian, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Pesan Simbolik Kekuasaan
Ihwal hak prerogatif presiden, Pia sama sekali tidak mempersoalkan perombakan kabinet tersebut. Namun, ia menilai proses komunikasi seorang pemimpin menghasilkan pesan simbolik tentang perlakuan terhadap bawahan.
“Publik tidak hanya melihat sebuah pergantian jabatan. Publik juga membaca bagaimana kekuasaan memperlakukan manusia,” ujar pakar hubungan masyarakat politik tersebut.
Ancaman Normalisasi
Selain itu, Pia cemas praktik pemutusan hubungan kerja mendadak ini dianggap wajar dan ditiru oleh institusi lain. Sikap pemimpin tertinggi dinilai kerap menjadi teladan karena memunculkan persepsi kewajaran.
Menurutnya, hal ini berbahaya jika menular ke tingkat kepemimpinan lain di pemerintahan, perusahaan, organisasi, hingga universitas. Ia mengingatkan bahwa relasi atasan dan bawahan tidak semata-mata soal kewenangan.
“Kekuasaan memberi seseorang kewenangan untuk memberhentikan. Tetapi etika menentukan bagaimana manusia seharusnya diperlakukan,” kata Pia.***
