Kementerian Koperasi dituding menghamburkan dana untuk membuat konten. Pemerintah berdalih dana ratusan miliar itu mencakup seluruh operasional dan infrastruktur komunikasi publik.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono membantah tudingan ihwal alokasi anggaran Rp103 miliar pada tahun anggaran 2027 dikhususkan untuk memproduksi siniar atau podcast. Ia menegaskan dana tersebut merupakan bagian dari operasional komunikasi publik secara keseluruhan di kementerian.
“Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan dukungan lainnya,” ujar Ferry dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Sebelumnya, anggaran tersebut memicu perdebatan dalam rapat kerja antara pemerintah dan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 1 September 2026. Dalam pertemuan itu, kementerian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,53 triliun.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Mufti Anam, mencecar rincian alokasi komunikasi yang diajukan pemerintah.
“Ada anggaran Rp103 miliar untuk podcast dan video, dan lain sebagainya di sini. Rakyat hari ini tidak perlu Pak, podcast, video,” kata Mufti saat menanggapi dokumen pengajuan anggaran dalam rapat kerja tersebut.
Tuntutan Kesejahteraan Koperasi
Mufti menilai perkembangan media sosial telah menyediakan sarana penyampaian informasi yang beragam kepada masyarakat. Ia menuding besarnya alokasi untuk produksi konten tersebut sebatas untuk membangun citra.
Selain itu, ia mendesak agar anggaran ratusan miliar itu dialihkan untuk program teknis yang memberikan dampak nyata. Terutama, demi mendukung percepatan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Kenapa sih duit sebesar ini tidak buat kegiatan-kegiatan yang betul-betul berdampak langsung bagi kesejahteraan anggota koperasi untuk bagaimana mendorong agar koperasi ini betul-betul segera berjalan,” tutur Mufti.
Penjelasan dan Infrastruktur Informasi
Ihwal kritik dari parlemen, Ferry berargumen bahwa ilmu komunikasi memiliki peran penting dan harus dikelola secara profesional. Hal ini bertujuan agar program pemerintah bisa menjangkau masyarakat dan koperasi di seluruh Indonesia secara merata.
Ia menjamin bahwa alokasi dari tambahan pagu yang diusulkan akan dibarengi dengan kinerja yang terukur.
“Tidak tepat kalau kebutuhan komunikasi publik kemudian disebut sebagai anggaran untuk podcast. Komunikasi publik diperlukan agar program pemerintah dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Ferry.***
