Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan telah bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk membahas dugaan praktik oplosan bahan bakar minyak (BBM) Pertamax. Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis, 27 Februari 2025, pukul 23.00 WIB sebelum Erick bertolak ke Magelang.
Erick menyatakan bahwa Kementerian BUMN berkomitmen untuk menjaga konsistensi dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan pelat merah. Dalam konteks ini, evaluasi terhadap Pertamina akan dilakukan secara menyeluruh guna memastikan perbaikan dan efisiensi yang lebih baik ke depan. Ia juga menegaskan bahwa kasus yang sedang didalami oleh Kejaksaan Agung harus diapresiasi dan dihormati.
“Kita tidak mau berargumen sendiri terkait isu ini. Yang jelas, di bulan Maret akan banyak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang tentunya akan diikuti dengan pergantian komisaris dan direksi yang selaras dengan rapat tahunan,” ujar Erick dilihat dari tayangan Youtube @KompasTV.
Ia menambahkan, koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan, termasuk dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dalam upaya memaksimalkan hasil minyak mentah di dalam negeri. Rencana jangka panjang terkait investasi dan pengelolaan energi nasional, termasuk minyak dan gas, tengah dikaji untuk memastikan efisiensi dan ketahanan energi nasional.
Erick menegaskan bahwa selama lima tahun terakhir, Kementerian BUMN telah melakukan berbagai langkah transparansi dan perbaikan sistem, termasuk dalam pelaporan keuangan serta pengungkapan kasus-kasus korupsi di lingkungan BUMN.
Ia mencontohkan kasus restrukturisasi Garuda Indonesia sebagai salah satu bentuk keberhasilan pemerintah dalam menyelamatkan aset negara agar tetap dapat beroperasi dengan baik.
“Jangan sampai persepsi negatif terhadap individu tertentu yang melakukan pelanggaran merusak citra keseluruhan korporasi. BUMN memiliki banyak tugas dari pemerintah, dan kita harus memastikan agar tugas tersebut tetap berjalan dengan baik,” katanya.
Mengenai isu dugaan oplosan Pertamax, Erick menyebut perlu adanya kajian mendalam apakah praktik tersebut merupakan bentuk pelanggaran atau bagian dari proses peningkatan performa BBM. Ia juga menyoroti pentingnya persaingan yang sehat di sektor energi, termasuk keterlibatan swasta dalam bisnis SPBU di Indonesia.
