Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus narkoba dan tindakan asusila yakni pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ia juga diduga melakukan perzinahan tanpa ikatan yang sah, menggunakan narkoba, hingga menyebar video porno anak ke internet.
Ada empat korban pelecehan seksual, dengan tiga masuk kategori anak berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, sementara korban dewasa berusia 20 tahun berinisial SHDR.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menegaskan bahwa Kapolres Ngada yang terlibat dalam kasus dugaan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur harus segera dipecat dan diproses pidana. “Satu kata: pecat! Dan proses pidana,” kata Bambang, Selasa, 11 Maret 2025.
Menurut Bambang, dugaan tindak kejahatan ini telah mencoreng nama baik institusi penegak hukum dan negara. Ia menekankan bahwa kejahatan seksual terhadap anak tergolong sebagai extraordinary crime serta the most serious crime. Oleh karena itu, ia mendesak agar Polri menangani kasus ini dengan serius, menggunakan dakwaan berlapis, termasuk pasal tentang kejahatan seksual terhadap anak, pornografi, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Proses pidana harus dilakukan secara transparan, bukan hanya berhenti pada sidang etik profesi saja,” ujarnya. Ia juga mendorong agar sidang etik dipercepat dan dilakukan bersamaan dengan proses hukum, guna menghindari anggapan bahwa kasus ini hanya diselesaikan secara internal tanpa sanksi pidana yang tegas.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah menilai tindakan Kapolres Ngada sebagai perbuatan pidana serius. Bahkan menurut Ai, hal ini sebagai bentuk baru dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Ini jelas perbuatan pidana yang sangat serius apalagi eksploitasi dan membuat konten untuk menghasilkan uang, dan ini artinya salah satu bentuk baru atau lain tindakan pidana perdagangan orang,” kata Ai Maryati Solihah, Senin, 10 Maret 2025.
Dia pun menilai perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui apakah pelaku hanya mengunggah konten di situs tertentu di luar negeri atau memiliki jaringan khusus dalam pembuatan konten pelecehan seksual terhadap anak.
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan AKBP Fajar, diusut tuntas dan pelaku dihukum maksimal. Menurutnya, tidak cukup dihukum pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) di lingkungan Polri. Namun, harus dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Jeratan Pasal 13 UU TPKS, lanjut dia, bisa diberikan kepada yang bersangkutan dengan hukuman 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. Namun, karena pelaku adalah pejabat daerah, hukumannya bisa diperberat sepertiga atau tambahan 5 tahun serta perekaman yang membuat dirinya bisa dituntut tambahan 4 tahun. Fajar, yang juga disebut menggunakan narkoba jenis sabu, sehingga melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.
“Artinya bila di-juncto-kan, serendahnya dia bisa dikenai hukuman 20 tahun. Akan tetapi, karena bejatnya, saya pikir hukuman seumur hidup atau mati lebih pantas,” kata Selly di Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi besar-besaran di tubuh Polri. Salah satu perwira yang terkena mutasi adalah Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), AKBP Fajar Widyadharma Lukman. Berdasarkan surat telegram nomor ST/489/III/KEP/2025, AKBP Fajar dimutasi menjadi perwira menengah di Yanma Polri. Tidak ada keterangan resmi mengenai alasan mutasi tersebut. Posisi Kapolres Ngada kini diisi oleh AKBP Andrey Valentino. ***
