Di atas kertas, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan menembus USD99 miliar pada 2025. Namun, di lapangan, sinyal masih putus-putus, investasi startup menyusut, dan jutaan pekerja gig menggantungkan hidup pada platform yang tak mereka kuasai.
Laporan e-Conomy SEA 2025 yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company pada 13 November 2025, mengafirmasi satu fakta: Indonesia tetap menjadi raksasa digital Asia Tenggara.
Nilai ekonomi digital atau gross merchandise value (GMV) diperkirakan bakal mencapai USD99 miliar tahun ini—sekitar Rp 1.656 triliun—menjadikan Indonesia pasar terbesar di kawasan untuk e-commerce, transportasi daring, pesan-antar makanan, perjalanan, media online, hingga layanan keuangan digital.
Namun, di luar ruang rapat dan slide presentasi, pertanyaan yang mengemuka adalah: siapa yang sesungguhnya menikmati ekonomi digital bernilai USD99 miliar itu?
Angka Besar di Atas Kertas, Bagaimana Realitas di Lapangan?
Google menggambarkan pertumbuhan Indonesia dengan nada optimistis. “Kami melihat pertumbuhan dua digit yang berkelanjutan di berbagai sektor digital utama, membuktikan bahwa momentum Indonesia merata di seluruh ekosistem,” ujar Veronica Utami, Country Director Google Indonesia, lewat pernyataan resmi di blog Google Indonesia, 13 November 2025.
Data lintas laporan e-Conomy SEA menunjukkan jalur pertumbuhan yang mengesankan: dari sekitar USD44 miliar pada 2020, naik menjadi USD70 miliar (2021), USD77 miliar (2022), hampir USD90 miliar (2024), dan kini mendekati USD99 miliar pada 2025.
Di level makro, narasi ini selaras dengan ambisi pemerintah yang menargetkan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB melompat ke 15,5–19,6 persen pada 2045.
Namun, realitas di lapangan tak selalu seindah angka. Di banyak desa di luar Jawa, internet masih lambat, sinyal kerap hilang, dan pelaku usaha kecil tetap bertumpu pada jalur distribusi konvensional.
Sementara itu, di kota-kota besar, para pengemudi ojek daring dan kurir pengantaran barang bekerja dalam ekosistem yang nyaris sepenuhnya diatur oleh algoritma perusahaan platform.
Dominasi E-commerce dan Ledakan Video Commerce
Jika dibedah lebih dalam, ekonomi digital Indonesia rupa-rupanya sangat bertumpu pada satu mesin utama: e-commerce.
Laporan e-Conomy SEA 2025 menghitung bahwa e-commerce menyumbang sekitar USD71 miliar dari total USD99 miliar GMV, atau lebih dari dua pertiga nilai ekonomi digital nasional. Sektor transportasi dan pesan-antar makanan diperkirakan menyumbang sekitar USD10 miliar, sementara online travel dan media online masing-masing di kisaran USD9 miliar.
Fenomena baru yang disebut video commerce mempercepat konsentrasi ini. Konten video pendek yang diselipkan fitur keranjang belanja, siaran langsung dengan flash sale, dan promosi agresif lintas platform membuat perilaku belanja masyarakat bergeser.
Menurut Google, volume transaksi video commerce di Indonesia tumbuh sekitar 90 persen secara tahunan, dengan jumlah penjual yang memanfaatkan format ini naik 75 persen menjadi sekitar 800 ribu akun.
Dalam narasi resmi, ledakan video commerce ini sering disebut sebagai pintu demokratisasi bagi UMKM dan kreator. Namun, di sisi lain, ia juga memperkuat ketergantungan pedagang kecil pada satu-dua platform besar, dari desain promosi hingga logistik dan sistem pembayaran—suatu bentuk ketergantungan yang pada akhirnya bermuara pada kuasa algoritma dan struktur biaya yang ditentukan sepihak.
Funding Winter dan Kuasa Modal Asing
Di tengah grafik GMV yang terus menanjak, ada kurva lain yang justru bergerak turun: investasi ke startup digital Indonesia. Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, mengingatkan bahwa puncak euforia justru sudah lewat.
“Pada 2021, investasi ke startup digital mencapai sekitar Rp144 triliun. Tahun 2022 turun menjadi sekitar Rp63 triliun, dan pada 2023–2024 cenderung melemah,” kata Nailul, dalam paparan Outlook 2025: Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, pada 30 Januari 2025.
Menurutnya, tren ini menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia sudah melewati fase ledakan dan masuk babak ‘normalisasi’. Para investor lebih selektif, menekan pembakaran modal, dan menuntut profitabilitas.
Di satu sisi, ini memaksa efisiensi; di sisi lain, muncul gelombang efisiensi yang menyasar tenaga kerja: pemutusan hubungan kerja di perusahaan teknologi, perampingan armada rider, hingga penyesuaian insentif yang berdampak langsung pada penghasilan pekerja gig.
Masalah lain yang jarang muncul di slide presentasi adalah soal kepemilikan dan kedaulatan data. Sebagian besar platform besar yang menguasai traffic dan transaksi di Indonesia berbasis modal asing atau gabungan.
Data perilaku pengguna, pola konsumsi, dan peta jaringan pelaku usaha kecil yang tersimpan di dalamnya menjadi aset strategis yang belum sepenuhnya berada di bawah kendali regulator domestik.
Infrastruktur Timpang, Literasi Rendah, Risiko Ketimpangan Baru
Di sisi hulu, fondasi ekonomi digital Indonesia masih rapuh.
CELIOS, dalam buku Outlook Ekonomi Digital 2025, menunjukkan ketimpangan tajam dalam akses infrastruktur.
Pada 2021, sekitar 90,63 persen desa di Jawa tercatat memiliki sinyal seluler kuat, tetapi di Maluku–Papua angkanya hanya sekitar 33,35 persen.
Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) untuk pilar infrastruktur dan ekonomi digital turun dari 57,09 pada 2023 menjadi 52,7 pada 2024. Kecepatan internet rata-rata Indonesia pun masih kalah dari Vietnam dan Malaysia.
“Tanpa perbaikan infrastruktur dan peningkatan literasi digital serta literasi keuangan, masyarakat berpotensi hanya menjadi konsumen dan sasaran kejahatan digital, bukan pelaku utama yang menikmati manfaat ekonomi digital,” ujar Nailul, dalam sebuah wawancara pada 3 Januari 2025.
Di hilir, rendahnya literasi membuat masyarakat lebih mudah terdorong ke pola konsumsi impulsif, terjebak pinjaman daring berbunga tinggi, hingga menjadi korban penipuan digital. Sementara itu, kebijakan perlindungan data pribadi dan pajak ekonomi digital masih dalam proses penyesuaian, menghadapi lobi kuat dari berbagai kepentingan.
Di tengah situasi ini, pemerintah tetap menegaskan ambisi besar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkali-kali menyebut bahwa ekonomi digital Indonesia diproyeksikan menyumbang sekitar 8 persen PDB saat ini dan bisa mencapai kontribusi yang jauh lebih besar pada 2030–2045. Bagi pemerintah, pertumbuhan ekonomi digital adalah salah satu kartu andalan menuju visi Indonesia Emas.
Pertanyaannya: Indonesia akan menjadi apa di tengah ekonomi digital bernilai USD99 miliar ini? Subyek yang mengendalikan arah, atau sekadar pasar yang memperbesar angka transaksi tanpa banyak kuasa?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya bergantung pada grafik GMV tahunan, tetapi pada seberapa cepat negara membenahi infrastruktur di luar Jawa, memperkuat regulasi dan pajak yang adil, melindungi pekerja gig, serta memastikan pelaku kecil.
Agar mereka semua bukan hanya menjadi angka di dashboard platform, melainkan benar-benar naik kelas di dalam ekosistem digital yang mereka bangun setiap hari.***
