Para ekonom menaruh ekspektasi tinggi kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia diminta mencari cara kreatif untuk menggenjot penerimaan, hati-hati dalam berutang, dan berani mengoreksi program jumbo Prabowo.
__________
Kementerian Keuangan di bawah Purbaya Yudi Sadewa menghadapi tantangan berat. Selain harus menyiapkan dana untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, kondisi penerimaan negara juga masih seret dengan tax ratio yang mandek di kisaran 10 persen.
Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut Purbaya perlu strategi menyeluruh untuk mengangkat rasio pajak.
“Naikkan rasio pajak dalam 1–2 tahun itu sulit. Solusinya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak secara paralel, sambil menyesuaikan kebijakan pendanaan agar tetap realistis,” katanya beberapa waktu lalu.
Ia menyarankan agar program unggulan pemerintah dijalankan bertahap lewat proyek percontohan. “Uji coba dulu, baru diperluas jika efektif. Kalau tidak, bisa dihentikan,” tambah Yusuf.
Dari CELIOS, Direktur Kebijakan Fiskal Media Wahyu Askar juga memberi peringatan keras: jangan lagi menaikkan tarif pajak. “Itu regresif, hanya memukul kelas menengah ke bawah. Fokuslah ke pajak progresif,” ujarnya.
CELIOS juga merinci ada potensi Rp524 triliun per tahun dari 10 pajak alternatif, mulai dari pajak kekayaan, karbon, digital, capital gain, hingga cukai minuman berpemanis. “Kalau itu dioptimalkan, penerimaan bisa melonjak tanpa harus menambah utang baru,” jelas Media.
Selain itu, ia menekankan utang harus dipakai untuk hal produktif, bukan program mercusuar. “Utang baru sebaiknya dihentikan. Indonesia justru potensial untuk debt swap, baik debt for nature swap maupun debt for climate swap,” katanya.
Media juga menyorot belanja jumbo program makan bergizi gratis (MBG) yang dipatok Rp335 triliun di APBN 2026. Menurutnya, anggaran itu sebaiknya dialihkan ke program yang lebih berdampak langsung, seperti subsidi iuran BPJS Kesehatan atau bantuan subsidi upah. “MBG terlalu masif. Realokasi sebagian anggarannya lebih masuk akal,” tegasnya.
