Yang absen justru memiliki pola yang jelas: AS dan hampir seluruh negara Barat, pihak yang oleh Iran dituding bersikap “memalukan” atas serangan gabungan AS-Israel yang menyebabkan Khamenei gugur pada 28 Februari lalu.
Di peta itu, level delegasi bukan basa-basi protokoler. Ia menjadi kode: siapa berpihak ke mana.
Kenapa Ini Bukan Cuma Seremoni
Insiden dubes ini tak berdiri sendiri. Sejak perang AS-Israel-Iran meletus, nada Indonesia memang berubah. Pada 2024, Kemlu tegas mengutuk serangan Israel ke Iran. Tahun ini, kata “mengutuk” itu menghilang. Presiden Prabowo memilih menegaskan posisi non-blok dan menawarkan diri sebagai mediator, bukan pihak yang memihak.
Ada logika realis di balik pilihan ini — di tengah konflik yang melibatkan AS, wajar bila setiap negara menghitung risiko sebelum mengirim sinyal politik yang terlalu kuat. Tapi ada ongkos yang harus dibayar. Identitas “bebas aktif” yang selama ini dibanggakan Indonesia dibangun atas keberanian menentukan sikap sendiri, bukan menghindar darinya.
Bebas Aktif, atau Bebas Ragu-Ragu?
Dino menyebutnya dengan tajam: “Bebas aktif adalah diplomasi berprinsip, bukan diplomasi sungkan.” Setelah kritik itu menggelinding di ruang publik dan disorot sejumlah pengamat, barulah pemerintah mengoreksi langkah dengan menaikkan level delegasi ke Menlu Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani untuk hadir di pemakaman 9 Juli.
Pertanyaannya kini bukan lagi soal siapa yang berangkat, melainkan kenapa harus ada tekanan publik dulu sebelum Indonesia berani bersikap sepadan dengan hubungan 75 tahun yang selama ini diklaim erat.
Catatan Kritis
Ada beberapa celah dalam narasi resmi yang layak dipertanyakan. Pertama, alasan “protokol berubah mendadak” tak menjelaskan kenapa negara lain justru sudah siap dengan delegasi level tinggi sejak awal, bukan setelah aturan direvisi.
Kedua, klaim soal jadwal pejabat yang padat terasa seperti alasan administratif yang menutupi persoalan yang lebih substansial: prioritas politik luar negeri.
Ketiga, klaim Dino soal undangan yang berulang kali diabaikan belum pernah dibantah secara spesifik oleh Kemlu — yang ada baru klarifikasi soal kronologi 2 Juli, bukan sanggahan atas upaya Iran sebelumnya. Kekosongan ini membuka ruang spekulasi yang sebenarnya bisa ditutup dengan transparansi.
Saran Solusi
Ke depan, Kemlu perlu membangun mekanisme pelacakan undangan diplomatik tingkat tinggi yang terdokumentasi dan bisa diaudit, sehingga tuduhan “tidak merespons undangan” bisa dijawab dengan bukti, bukan bantahan lisan.
