Langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyetop ekspor komoditas lewat negara perantara dinilai mampu mencegah kebocoran margin perdagangan dan memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.
Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha menilai kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang mendorong ekspor sumber daya alam langsung ke negara tujuan memiliki dasar ekonomi yang kuat. Langkah tersebut dinilai berpotensi meningkatkan transparansi perdagangan sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional.
Cegah Kebocoran Margin Perantara
“Secara teoretis, ekspor langsung memberikan tiga manfaat, yaitu mengurangi kebocoran margin di rantai perantara, meningkatkan transparansi transaksi, dan memperkuat hubungan tawar langsung dengan pembeli akhir,” kata Satya kepada wartawan, Rabu, 4 November 2026.
Menurut Satya, ketiga manfaat tersebut menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk membenahi tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. Meski demikian, ia menyatakan DEN belum memiliki angka pasti mengenai potensi tambahan pendapatan negara dari penerapan kebijakan tersebut.
“Perhitungan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui manfaat ekonomi yang dapat diperoleh Indonesia. Kami akan menghitung,” ucap Satya.
Pangkas Rantai Dagang Komoditas
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang ekspor komoditas tambang dan energi Indonesia melalui negara perantara. Bahlil memerintahkan pengiriman komoditas dilakukan langsung dari Indonesia ke negara tujuan saat membuka Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jakarta, Senin, 2 November 2026.
“Kirim dari Jakarta langsung ke China,” kata Bahlil. Larangan mencakup komoditas energi dan sumber daya mineral, termasuk gas alam cair atau liquefied natural gas.
Dongkrak Cuan Eksportir Domestik
Analis senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P. Sasmita menilai langkah Bahlil memiliki tujuan positif. Menurut dia, kebijakan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperoleh nilai tambah lebih besar dari perdagangan energi dan mineral.
“Menurut saya, secara ekonomi kebijakan ini memiliki tujuan yang positif dan layak didukung, sepanjang pelaksanaannya didasarkan pada kajian rantai perdagangan internasional dan tidak mengabaikan efisiensi logistik,” ungkap Ronny.
Ronny menjelaskan, sebagian aktivitas perdagangan, pembiayaan, hingga pengelolaan distribusi internasional komoditas Indonesia selama ini masih melibatkan perusahaan yang berkedudukan di negara lain. Akibatnya, sebagian margin perdagangan dan keuntungan dari jasa pendukung berpotensi tercatat di luar negeri.
Ia mengilustrasikan, apabila terdapat perdagangan 50 juta ton batu bara dengan margin sebesar USD1 per ton yang dapat dipertahankan perusahaan Indonesia, potensi margin bruto mencapai USD50 juta. Nilainya meningkat menjadi USD100 juta apabila margin mencapai USD2 per ton.
Namun, Ronny mengingatkan bahwa kebijakan ekspor langsung tak cukup hanya mengalihkan rute pengiriman. Pemerintah perlu memperkuat pembiayaan, asuransi, infrastruktur pelabuhan, hingga manajemen risiko harga agar perusahaan nasional mampu bersaing secara global.
“Kesimpulannya, kebijakan ekspor langsung merupakan peluang untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia dalam perdagangan komoditas,” ujar Ronny.
Hingga Kamis (5/11/2026), cakupan instrumen aturan, waktu penerapan, dan perlakuan terhadap kontrak yang telah berjalan masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.***
