Pemerintah telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp39 triliun untuk menyerap 3 juta ton beras lokal pada Februari-April 2025.
Kemenko Pangan menyalurkan bansos beras 30 kg pada akhir September 2026 bagi 33,2 juta warga. Simak cara cek status penerima pakai NIK KTP lewat situs dan aplikasi resmi Kemensos.
Headline
Kategori: Layanan Publik dan Pemerintahan
IKN Diprediksi Mangkrak, Pakar Sarankan Jadi Tempat Bersantai Presiden Saja
Usul tersebut muncul menyusul pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2025 ini.
PNS Boleh Kerja dari Mana Saja Dua Kali Seminggu, Imbas Penghematan
Formula dua hari WFA dan tiga hari WFO merupakan langkah awal efisiensi anggaran yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi biaya kantor yang tidak perlu.
MUI Haramkan Orang Kaya Gunakan LPG 3 Kg dan Pertalite
Subsidi adalah amanah dari pemerintah untuk rakyat yang membutuhkan. Jika menggunakannya tanpa hak, maka dapat dianggap sebagai penyelewengan (khianat).
Sri Mulyani Isyaratkan Gaji Ke-13 dan THR untuk ASN Tahun 2025 Tetap Cair
“Nanti tunggu saja, ya. Prosesnya, ya, diproses saja. Insya Allah,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.
Urus Sertifikasi Halal, Satu Warteg Kena Pungutan Rp10 Juta
Pungutan itu tidak sesuai dengan aturan pengurusan sertifikat halal karena BPJPH tidak memungut biaya alias gratis untuk penerbitan sertifikat halal.
Lembaga Administrasi Negara Larang ASN Mereka Mengeluhkan Efisiensi Anggaran di Medsos
LAN melalui akun X atau Twitter resminya menjelaskan, larangan hanya berlaku bagi pegawai lembaga itu, bukan seluruh ASN di Indonesia.
Kemenkes Berencana Naikkan Iuran BPJS pada Tahun 2026, Berapanya Masih Dihitung
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengaku sudah menyampaikan rencana ini kepada Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo Tegaskan Bakal Singkirkan Menteri yang Tak Bekerja untuk Rakyat
Menurut Prabowo, rakyat pada dasarnya menuntut pemerintah yang bersih. Maka itulah dia juga ingin para menteri, sebagai pembantu presiden, dapat bekerja sesuai tuntutan rakyat.
Beredar Kabar Gaji Ke-13 dan 14 PNS Dihapus untuk Efisiensi Anggaran Negara
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengatakan belum ada kepastian mengenai peniadaan gaji ke-13 dan 14.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.