Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal mengelola aset 7 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kakap, senilai Rp14.715 triliun. Pengamat mewanti-wanti, jika tak dikelola profesional dan transparan, nasib Danantara bisa seperti Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) Jilid II dan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) Malaysia.
Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, telah mengingatkan soal potensi itu sebelum Danantara diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 24 Februari 2025 kemarin.
“Hati-hati, jangan sampai terjadi BLBI jilid II. Ingat, potensi risiko bisa muncul, terutama jika melihat pengalaman buruk skandal BLBI yang menimbulkan krisis ekonomi 1998,” kata Hardjuno di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.
Meski pembentukan Danantara membawa harapan baru bagi pengelolaan aset negara, kata Hardjuno, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.
“Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara bisa disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik yang kuat. Jika BPI Danantara tidak dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, ada risiko serupa. Apalagi kalau orang-orangnya tidak kapabel,” papar Hardjuno.
Dalam skema BLBI, lanjutnya, pemerintah mengucurkan dana Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang terdampak krisis. Sayangnya, dana tersebut banyak yang tidak kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh para bankir dan konglomerat yang memiliki hubungan dengan penguasa.
Hardjuno menilai, skenario serupa bisa saja terjadi pada BPI Danantara jika tidak ada mekanisme yang jelas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangannya. Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah di Malaysia, mengelola aset negara secara transparan dan independen. Efektif mendorong ekonomi nasional.
Hardjuno juga menyinggung pengalaman Malaysia, yang sempat tercoreng skandal keuangan (1MDB) yang menyeret mantan Perdana Menteri Najib Razak.
1MDB merupakan lembaga investasi milik pemerintah Malaysia yang justru menjadi ladang korupsi pejabat, yang nilainya mencapai Rp177 triliun.
“Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jika ada intervensi politik dan kurangnya pengawasan, holding investasi negara justru bisa menjadi beban ekonomi yang berlarut-larut,” tambahnya.
Untuk memastikan BPI Danantara tidak mengalami nasib seperti BLBI atau 1MDB, Hardjuno merekomendasikan beberapa langkah penting, seperti audit independen oleh lembaga internasional, laporan keuangan yang terbuka untuk publik, serta pemilihan manajemen yang bebas dari kepentingan politik.
