Publik makin gerah karena pernyataan “segera umumkan tersangka” sudah diulang berkali-kali, tanpa ada langkah nyata yang diumumkan ke publik.
Pengesahan RUU Perampasan Aset dinilai rawan disalahgunakan menjadi alat pemerasan bila integritas penegak hukum belum dibenahi. Pakar dan Mahfud MD desak transparansi.
Kategori: Hukum
Polda Jatim Amankan 997 Orang Terkait Demo Ricuh, 415 Anak di Bawah Umur
Kerusuhan paling menonjol terjadi di Sidoarjo, Malang Kota, Jember, dan Kediri. Aksi yang seharusnya jadi ruang penyampaian pendapat, menurut Nanang, bergeser ke tindak kriminalitas.
KPK Tegaskan Kasus Korupsi Kuota Haji Bukan Tanggung Jawab Ormas
Menurut KPK, banyak pemberitaan di sejumlah daerah yang keliru dengan mengaitkan kasus tersebut pada organisasi keagamaan.
KPK Ungkap Khalid Basalamah Diperas Oknum Kemenag soal Haji Khusus
KPK menjelaskan, Khalid dipaksa menyetor sejumlah uang agar jemaahnya bisa langsung berangkat haji khusus meski baru mendaftar.
KPK Buru ‘Juru Simpan’ Uang Korupsi Kuota Haji, 400 Travel Diduga Terlibat
Dengan diketahuinya “juru simpan”, itu bakal sangat memudahkan proses pelacakan aset yang diduga didapat dari hasil korupsi kuota haji.
KPK Dalami Dugaan Aliran Uang Kuota Haji ke Dirjen Haji dan Umrah Hilman Latief
KPK juga menanyakan dasar terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang kuota tambahan.
Poster “We Stand With Gus Yaqut” Viral, Cendekiawan NU Respons dengan “I Stand With Justice”
Fenomena dua kutub ini—poster “We Stand With Gus Yaqut” dan “I Stand With Justice”—memperlihatkan polarisasi di tubuh NU maupun masyarakat luas.
KPK Duga Wasekjen GP Ansor Tahu Aliran Dana Kasus Kuota Haji
Meski begitu, KPK belum memastikan apakah Syarif ikut menerima aliran dana tersebut.
Eks Wamenaker Noel Dikabarkan Ingin Jadi Justice Collaborator, KPK: Identitas JC Harus Dirahasiakan
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengaku sudah mengetahui rencana Noel menjadi JC. Namun, ia menegaskan belum ada surat resmi dari pihak Noel.
Eks Penyidik KPK Ungkap Modus Korupsi Kuota Haji Tambah Canggih: Dari Fasilitas Keluarga hingga Janji Jabatan
Kewenangan menteri dalam bentuk diskresi dinilai turut memperbesar risiko korupsi.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.