Perintah Prabowo ke Yusril: Kasus Penyadapan Harus Tuntas

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. (Samudrafakta)

Presiden Prabowo memerintahkan Yusril menuntaskan kasus penyadapan ilegal tanpa melewatkan satu pihak pun, meski ekspose di Kejaksaan Agung ditunda.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan perintah Presiden Prabowo Subianto agar kasus penyadapan harus tuntas tanpa pandang bulu.

Arahan tegas Kepala Negara itu diungkapkan Yusril dalam pernyataan yang diunggah melalui kanal YouTube pribadinya pada Jumat (20/11/2026).

“Pak Presiden juga begitu mengatakan bahwa ini harus dilakukan satu penyelidikan, penyidikan harus dituntaskan secara hukum. Jangan ada pihak yang kemudian dilewatkan begitu saja,” kata Yusril.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, Bareskrim Polri menggeser agenda ekspose dugaan makar terkait penyadapan ilegal Presiden Prabowo bersama jaksa penuntut umum (JPU) di Kejaksaan Agung ke pekan depan.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro membenarkan penundaan dari jadwal Jumat (20/11/2026) itu, tetapi belum mengungkap alasannya.

“Ekspose dengan JPU ditunda minggu depan,” kata Susatyo, Jumat (20/11/2026).

Penundaan ini membuat belum ada keputusan resmi soal penambahan pasal makar atau tersangka baru dalam perkara yang dibahas pada gelar internal Polri, Kamis (19/11/2026).

Padahal, sehari sebelumnya, Yusril menyebut gelar perkara di Kejagung berpeluang menambah pasal makar atau tersangka baru asalkan didukung alat bukti yang cukup.

Sorotan Sejarah Keterlibatan Polisi

Yusril menilai keterlibatan anggota kepolisian dalam perkara yang mengarah pada tindak pidana makar merupakan persoalan serius karena baru pertama kali terjadi sejak kemerdekaan 1945.

“Dalam sejarah Republik Indonesia dari tahun 45 sampai sekarang, polisi itu tidak pernah terlibat dalam tindak pidana yang mengarah kepada tindak pidana makar,” tuturnya.

Menurut Yusril, keterlibatan semacam itu di masa lalu hanya dilakukan oknum TNI, seperti dalam pemberontakan DI/TII pada 1946, PRRI, Permesta, serta sejumlah peristiwa sesudahnya.

“Baru sekarang terjadi dan ini dianggap sebagai satu masalah yang serius dan memang perlu dituntaskan segera,” ujar Yusril.

Pemeriksaan 59 Saksi dan Telusuri Pengendali

Meski ekspose tertunda, Bareskrim terus mengusut perkara yang menjerat eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Susatyo menyatakan penyidik telah memeriksa 59 saksi sejak laporan polisi terbit pada 11 November 2026, termasuk keempat tersangka penyadapan ilegal yang diperiksa sebagai saksi makar.

Penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan spanduk dari penggeledahan di Cipete, Bogor, dan Tangerang sebagai petunjuk awal dugaan makar Pasal 160 KUHP.

Di sisi lain, Yusril menekankan penyidikan tidak cukup berhenti pada perencana dan pelaksana, melainkan wajib membongkar aktor yang mengendalikan penyadapan tersebut.

Ia mendorong penelusuran manfaat sadapan, pengguna akhir perangkat, hingga jejaring pengendali di luar Polri.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan