BGN menghentikan sementara pembangunan dapur baru MBG untuk menata anggaran, memperbaiki layanan, dan memperluas jangkauan ke wilayah 3T.
Badan Gizi Nasional menghentikan sementara pembangunan dapur baru Program Makan Bergizi Gratis. Kebijakan ini diambil untuk menata ulang pelaksanaan program, memperkuat efisiensi anggaran, dan memastikan dapur yang sudah berjalan memenuhi standar layanan.
Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menjadi bagian dari konsolidasi awal pimpinan baru BGN. Fokus pemerintah kini bergeser dari penambahan fasilitas ke pembenahan mutu.
Benahi Dapur yang Sudah Berjalan
“Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, penyesuaian penerima manfaat; kedua, moratorium dapur titik-titik baru; ketiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas,” kata Nanik dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.
Nanik menyebut saat ini sudah ada lebih dari 27 ribu dapur MBG yang beroperasi. Karena itu, BGN akan lebih dulu mengevaluasi kebutuhan riil di tiap wilayah agar pembangunan fasilitas tidak menumpuk di satu kawasan dan membebani anggaran negara.
“Sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisinya ada persiapan dan sebagainya. Saat ini, sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini,” ujar Nanik.
Fokus ke 3T dan 3B
BGN juga menyoroti ketimpangan sebaran dapur MBG. Menurut Nanik, banyak dapur terkonsentrasi di kawasan aglomerasi, sementara wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T masih belum terlayani secara optimal.
“Jadi kami beresi dulu, karena jujur sekarang yang menumpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi, Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ucapnya.
Untuk wilayah 3T, BGN tidak selalu membangun dapur baru. Pemerintah membuka opsi pemanfaatan kantin sekolah, dapur umum, fasilitas komunitas, serta dukungan tanggung jawab sosial perusahaan, yayasan, dan pihak lain yang memenuhi syarat operasional.
Selain wilayah 3T, BGN menajamkan sasaran kepada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Anak-anak usia sekolah dasar juga tetap menjadi prioritas karena dinilai membutuhkan intervensi gizi sejak dini.
Langkah ini menandai perubahan arah MBG dari sekadar mengejar jumlah penerima menjadi memperkuat mutu layanan, keamanan pangan, dan pemerataan manfaat. Dengan moratorium dapur baru, BGN berupaya memastikan anggaran besar program gizi nasional benar-benar tepat sasaran.***
