PBNU sahkan aturan tambang syariah dan jadwal Muktamar ke-35 pada 1-5 Agustus 2026. Lima wilayah bersaing jadi tuan rumah, syarat calon Ketum perketat aturan rangkap jabatan.
Penulis: Faried Wijdan
13 Masyayikh Ploso Turun Tangan Redam Isu Rangkap Jabatan
13 masyayikh sepuh NU berkumpul di Ploso redam isu rangkap jabatan jelang Munas-Konbes 2026. Hasilkan tiga poin seruan: selesaikan polemik AHWA, muktamar di pesantren, dan jaga akhlak berjam’iyah.
Pengamat Sebut Aturan DMO Tak Jalan, PLN Krisis Batu Bara
Pengamat UGM Fahmy Radhi sebut aturan DMO tidak berjalan, pengusaha batu bara pilih ekspor saat harga tinggi. PLN krisis pasokan dan lakukan pemadaman bergilir di Jawa.
Sindikat Dapur Santri Nusantara Tipu Puluhan Kiai Ratusan Juta
Alissa Wahid ungkap sindikat “Dapur Santri Nusantara” tipu puluhan kiai hingga ratusan juta rupiah dengan modus janjikan dapur MBG. PBNU tegaskan hanya fasilitator, bukan pemilik SPPG.
Pakar Minta Kejagung Awasi Dapur MBG Saat Libur
Pakar hukum Suparji Ahmad meminta Kejagung mengawasi dapur MBG hingga ke daerah saat libur sekolah, setelah enam tersangka dijerat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola BGN.
Pemadaman Listrik Berulang, YLKI Desak PLN Berikan Kompensasi Otomatis
YLKI mendesak PLN segera mencairkan kompensasi otomatis bagi konsumen yang terdampak pemadaman listrik bergilir sesuai Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025.
Bahas Tambang, AHWA, hingga Dana Haji, Ini Deretan Isu Strategis di Munas NU Ploso
Munas dan Konbes NU 2026 di Ploso Kediri mengkaji beragam isu krusial mulai dari tata kelola tambang, aturan AHWA, hingga dana haji. Simak penjelasan Prof Mohammad Nuh.
Munas-Konbes NU di Ploso Tentukan Lokasi Muktamar, Empat Poros Bermanuver
Munas-Konbes NU di Ploso Kediri hari ini tentukan lokasi Muktamar ke-35. Poros Lombok, Jakarta, Lirboyo, dan Cirebon saling bermanuver. Pengamat sebut Cirebon bisa jadi jebakan politik.
KPK Tantang Bos Maktour yang Bantah Bukti Korupsi Kuota Haji
KPK tantang bos Maktour Fuad Hasan Masyhur bantah bukti korupsi kuota haji era Menag Yaqut. Keuntungan ilegal Rp27,8 miliar dari skema kuota 50:50 yang tabrak aturan.
KPK Ungkap Suap USD10 Ribu ke Pejabat Kemenag
KPK periksa eks Kasubdit Kemenag Rizky Fisa Abadi terkait suap USD10.000. PT Maktour raup untung ilegal Rp27,8 miliar. Dirut Maktour tertawa saat dicecar, eks Dirjen PHU bantah.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.