Pengurus daerah NU mengeluhkan belum turunnya undangan resmi Muktamar ke-35 di Jombang. Di tengah ketidakpastian tersebut, sejumlah PWNU dan PCNU mengaku mendapat tekanan sepihak untuk segera menyetorkan daftar nama usulan AHWA.
Penulis: Faried Wijdan
Prabowo Tutup Ratusan BUMN Sakit, Bidik Pengadilan Ad Hoc
Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan 750 BUMN tak produktif hingga 2026 serta menyiapkan pengadilan ad hoc untuk usut direksi nakal masa lalu.
Aturan Dana Ganda, Guru Honorer Susukan Dikejar untuk Kembalikan Insentif
Puluhan guru honorer madrasah swasta di Kabupaten Semarang terpaksa mengembalikan insentif daerah dan THR akibat aturan larangan dana ganda. Kebijakan ini dinilai memberatkan karena dana tersebut telah habis untuk kebutuhan Lebaran.
Prabowo Rombak Buku, JPPI: Nasib Guru Lebih Butuh Perhatian
Rencana Presiden Prabowo Subianto merombak buku pelajaran SD-SMA disorot JPPI. Pemerintah diingatkan untuk memprioritaskan kesejahteraan guru dan mencegah pemborosan anggaran.
Situs Bongal Kuak Sejarah Baru Islam Nusantara Abad Ketujuh
Penemuan artefak di Situs Bongal, Sumatera Utara, mengungkap sejarah baru masuknya Islam di Nusantara sejak abad ke-7. Perdebatan akademis muncul dan BRIN siapkan riset panjang.
Kiai Asep Soroti Isu Bisyarah Muktamar NU 50 Juta-USD10.000
KH Asep Saifuddin Chalim menyoroti isu bisyarah 50 juta hingga USD10.000 jelang Muktamar ke-35 NU di Jombang. Ia memperingatkan bahaya suap dan kecurangan.
NU dan Muhammadiyah Bereaksi Keras Soal Hafal Quran Berhadiah Miras
PBNU dan Muhammadiyah mengecam promosi minuman keras yang menggunakan tantangan hafalan Surah Ad-Duha di festival musik. Polisi kini menyelidiki kasus tersebut.
Mensesneg Buka Suara soal Anggaran Makan Bergizi Gratis di RAPBN 2027 Masih Nempel ke Dana Pendidikan
Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut anggaran Makan Bergizi Gratis di RAPBN 2027 belum dipisah dari dana pendidikan karena terbentur waktu penyusunan sebelum putusan MK.
Seorang Guru Gugat Aturan Telat Perpanjang SIM Wajib Buat Baru ke MK
Seorang guru bernama Ahmad Royani menggugat aturan telat perpanjang SIM ke Mahkamah Konstitusi. Ia meminta MK memberikan masa tenggang dan sanksi denda administratif agar pemohon tak perlu mengulang tes dari awal.
Mantan Politikus PKS Bukhori Yusuf Berpeluang Dihadirkan di Sidang Korupsi Kuota Haji
KPK membuka peluang menghadirkan mantan politikus PKS Bukhori Yusuf sebagai saksi dalam sidang korupsi kuota haji untuk memperkuat pembuktian perkara.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.