Ada pengamat yang menilai, dengan mengutus Jokowi, Prabowo ingin menunjukkan kepada publik jika dialah yang Presiden, sementara Jokowi hanyalah utusan. Untuk meredam isu ‘matahari kembar’.
Penulis: Faried Wijdan
Forum Purnawirawan TNI Tuntut Wapres Gibran Diganti, Prabowo Disebut Memahami Tuntutan Itu
Tuntutan tersebut disampaikan melalui surat yang ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Mantan Presiden Korsel Didakwa Terima Suap dengan Modus Carikan Pekerjaan untuk Mantunya
Suap untuk mantan presiden itu berupa gaji dan kompensasi senilai USD151.959 untuk mantunya yang dipekerjakan di sebuah maskapai.
Komisi Kejaksaan Ingatkan Jaksa agar Jangan ‘Petentang-Petenteng’
Komisi Kejaksaan mengingatkan bahwa menjaga perilaku itu penting, demi mempertahankan kepercayaan publik terhadap kejaksaan yang menurutnya saat ini berada di posisi baik.
Pengamat Sebut Kejagung Langgar Konstitusi Jika Kategorikan Kritik Melalui Berita sebagai Bentuk ‘Obstruction of Justice’
Sangat penting untuk membedakan antara tindakan menghalangi proses penyidikan dengan bentuk-bentuk pelanggaran lain, seperti praktik suap atau pelanggaran kode etik, khususnya dalam konteks kerja jurnalistik.
Muhaimin Klaim Dapat Arahan dari Prabowo untuk Rapatkan Barisan Menteri, Pengamat: Manuver Politik untuk Pilpres 2029
Prabowo Subianto-Muhaimin pernah didengungkan koalisi Gerindra-PKB sebelum 2023. Namun, takdir politik berkata lain.
Hakim Tersangka Suap Ekspor CPO Laporkan Punya Harta Rp1,3 Miliar, tapi Simpan Rp5,5 Miliar di Bawah Kasur
Kejagung mengeklaim telah menemukan koper berisi uang Rp5,5 miliar dari rumah hakim Ali Muhtarom, salah satu tersangka kasus suap ekspor CPO di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Uang ditemukan di bawah kasur rumahnya di Jepara.
Direktur Pemberitaan Jak TV Jadi Tersangka Obstruction of Justice, Pengamat: Kejaksaan Agung Kebablasan
Sebelum menetapkan Tian sebagai tersangka karena pemberitaan yang dianggap negatif dan merintangi penyidikan, Kejagung semestinya memberikan hak jawab sebagaimana diatur UU Pers.
Prabowo Instruksikan Menterinya Rapatkan Barisan, Pengamat Menilai sebagai Respons untuk Isu ‘Matahari Kembar’
Prabowo mungkin berharap soliditas kabinet kuat dari dalam, sehingga menteri dapat fokus bekerja terlepas ada isu pembelahan.
PBNU Klaim Sudah Dapat Investor Lokal untuk Danai Tambang, Eksploitasi Dimulai Dua Tahun Lagi
Menurut Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, paling cepat baru dua tahun ke depan pihaknya bisa mulai eksploitasi karena harus mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis, seperti perpajakan dan izin turunan lingkungan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.