JAKARTA – Jelang akhir masa jabatan pada 20 Oktober 2024, kepemimpinan Presiden Joko Widodo diwarnai tumbangnya industri tekstil Tanah Air. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melonjak, dengan data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menunjukkan bahwa Januari hingga Mei 2024, sekitar 20 hingga 30 pabrik menghentikan operasinya, mengakibatkan 10.800 karyawan kehilangan pekerjaan.
Kementerian Perindustrian melaporkan bahwa hingga Juni 2024, enam pabrik besar juga telah menutup operasinya. Pabrik-pabrik tersebut termasuk PT Dupantex, PT Kusumahadi Santosa, PT Kusuma Putra Santosa, PT Pamor Spinning Mills, PT Sai Aparel di Jawa Tengah, serta PT Alenatex di Jawa Barat, yang semuanya menyebabkan 11.000 buruh terkena PHK.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyatakan keprihatinannya terhadap peningkatan PHK di industri tekstil. Ia menekankan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang efektif, peningkatan angka pengangguran dari sektor ini akan menjadi beban besar bagi pemerintah.
“Pekerja dari industri tekstil yang terkena PHK akan kesulitan menemukan pekerjaan baru jika kondisi industri tekstil nasional tetap lesu. Kami di Komisi IX sangat peduli dengan nasib para pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka. Peningkatan angka pengangguran tentu akan menjadi beban tambahan bagi pemerintah,” kata Kurniasih dilansir laman Parlementaria pada Selasa (23/7/2024).
Kurniasih, yang juga politisi dari Fraksi PKS, menyoroti bahwa salah satu penyebab utama kelesuan industri tekstil nasional adalah membanjirnya produk tekstil impor dengan harga yang jauh lebih murah. Ia mengingatkan bahwa masalah di sektor hulu industri padat karya akan berdampak signifikan pada pekerja di sektor hilir.
“Komisi IX memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan bagi pekerja, termasuk dari ancaman PHK sepihak. Setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya dari hulu ke hilir, jangan sampai demi kemudahan impor, justru mengorbankan anak bangsa yang kehilangan pekerjaan,” kata Legislator dari Dapil DKI Jakarta II ini.
