Ahli Penyitaan Aset Itu Kini Menjelaskan Isi Brankas Sendiri

ILUSTRASI - Ahli penyitaan aset kini menghadapi ujian teorinya sendiri. Rumah digeledah, brankas dibuka, emas dan valuta asing dihitung—publik menunggu penjelasan seterang standar yang selama ini dipakai untuk menyita aset orang lain.

Jumlah itu meningkat sekitar Rp11,9 miliar dibanding laporan sebelumnya yang berada di kisaran Rp6,36 miliar. Dengan kata lain, kekayaannya hampir tiga kali lipat dalam beberapa tahun.

Kenaikan kekayaan tentu tidak otomatis berarti pelanggaran. Itulah sebabnya LHKPN berfungsi sebagai alat transparansi, bukan surat dakwaan.

Masalahnya, publik kini berhadapan dengan dua angka yang tinggal di semesta berbeda.

Bacaan Lainnya

Di satu sisi, ada kekayaan resmi Rp18,26 miliar. Di sisi lain, ada emas dan uang asing bernilai ratusan miliar yang ditemukan di rumah yang diakui sebagai miliknya.

Bisa saja semua barang itu milik pihak lain. Bisa pula seluruhnya memiliki dokumen yang sah. Febrie sudah mengatakan semuanya dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, pertanyaan publik juga sederhana: mengapa harta pihak lain dalam jumlah sebesar itu perlu tinggal bersama di satu rumah pribadi?

LHKPN memang memiliki kolom tanah, kendaraan, surat berharga, kas, dan harta bergerak lainnya.

Barangkali formulirnya belum cukup modern untuk menyediakan kolom: “emas dan uang ratusan miliar milik orang lain yang kebetulan berada di rumah saya.”

Jumat Masih Memimpin, Sabtu Menjaga Integritas

Pada Jumat, 10 Juli 2026, Febrie masih tampil di Gedung Bundar Kejaksaan Agung.

Ia menegaskan masih menerima perintah pimpinan untuk mempercepat pemberkasan perkara yang masa penahanannya terbatas. Ia juga meminta jajarannya memprioritaskan kasus yang menjadi perhatian masyarakat.

Belum genap sehari, situasinya berubah.

Pada Sabtu, 11 Juli 2026, Febrie resmi mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus. Kejaksaan menyebut keputusan itu diambil untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum.

Integritas rupanya bekerja sangat cepat pada akhir pekan.

Jumat pagi, seorang pejabat masih menerima instruksi untuk mempercepat perkara. Sabtu dini hari, ia memutuskan bahwa cara terbaik menjaga perkara adalah meninggalkan kursinya.

Tentu, mundur adalah langkah yang patut dihargai. Tidak semua pejabat bersedia melepaskan jabatan ketika proses hukum mulai mendekat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan