Islah Bahrawi menyebut praktik politik uang dan perebutan kepentingan berpotensi mewarnai Muktamar NU ke-35 di Jombang. Ia menyoroti mahalnya biaya pemilihan ketua umum.
Pengamat sosial politik sekaligus aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU), Islah Bahrawi, menyoroti dugaan praktik uang dalam Muktamar NU ke-35. Perhelatan ini berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27 hingga 31 Agustus 2026.
Menurut Islah, arena muktamar amat rentan disusupi oleh para pemain yang mengejar dukungan organisasi. “Karena yang bermain di Muktamar NU itu kan banyak orang. Banyak kepentingan dengan ambisinya masing-masing,” kata Islah kepada Owrite, Ahad (20/9/2026).
Ihwal praktik pemberian uang, Islah menilai hal ini bukan sekadar persoalan di dalam tubuh organisasi keagamaan. Ia menyebut rasuah untuk membeli suara acap terjadi saat perebutan kepentingan mulai memanas.
“Jangan salah, organisasi keagamaan sekalipun seperti Nahdlatul Ulama itu juga hampir kita semua menormalisasi aliran-aliran uang, rasuah-rasuah di dalam pembelian suara itu,” ungkapnya.
Pemilihan Melalui Ahlul Halli Wal Aqdi
Selain itu, Islah turut mengkritik mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU) melalui sistem ahlul halli wal aqdi (AHWA). Ia menduga keputusan penetapan mekanisme tersebut membutuhkan ongkos politik yang tidak sedikit.
“Saya meyakini keputusan Muktamar yang sangat aneh bahwa akhirnya ketua PB dipilih melalui ahlul halli wal aqdi itu pun saya pikir bukan bebas biaya. Saya yakin itu berbiaya tinggi,” ucap Islah.
Meski demikian, ia menegaskan kritik ini tidak ditujukan pada penyelenggaraan muktamar sebagai sebuah forum keagamaan. Akar persoalan justru berada pada pihak-pihak yang bertarung memperebutkan kuasa.
“Jadi yang menjadi masalah itu kan bukan di Muktamar atau di Kongresnya. Jadi yang jadi masalah itu adalah pemain-pemain yang bertarung di dalam satu kancah pertempuran Muktamar itu,” tegasnya.
Sebelumnya, Islah membeberkan pola pendekatan terhadap para peserta daerah yang sudah dilakukan jauh hari. Para kandidat bergerilya mendekati pengurus cabang.
“Mulai dari kampanye awal. Istilahnya didatangi satu per satu cabang-cabang itu supaya bisa diyakinkan bahwa, ‘Lu nanti milih gue’,” ujarnya.
Karena itu, Islah mendesak adanya transparansi ihwal sumber pembiayaan dan kepentingan di balik kontestasi ini, terutama jika ada dugaan campur tangan kekuasaan. Ia membandingkan bahwa perputaran uang demi dukungan terjadi di hampir semua level organisasi.
“Bahkan di organisasi kemahasiswaan yang anggotanya itu masih belum bekerja sekalipun, masih hidup dari dukungan orang tuanya, bayar kos-kosan aja dari orang tuanya, itu juga bergulir uang,” tutupnya.***
