Sebanyak 18,01 juta keluarga di Indonesia masih mendiami rumah tidak layak huni. Pemerintah daerah hingga kelompok masyarakat berupaya menekan angka tersebut melalui program perbaikan gratis.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti membeberkan sebanyak 18,01 juta rumah tangga di Indonesia masih menempati rumah tidak layak huni per Maret 2026. Angka tersebut setara dengan 24,03 persen dari total rumah tangga secara nasional.
“Backlog dua pada 2026 mencapai 24,03 persen, di mana angka ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu sebesar 25,33 persen,” kata Amalia dalam acara Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Amalia menggarisbawahi masalah akses kelayakan hunian ini melampaui persoalan kepemilikan rumah. Berdasarkan sebaran wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah rumah tak layak huni tertinggi, sedangkan Kalimantan Utara tercatat paling rendah.
Menurut dia, tingginya angka tersebut menjadi landasan pemerintah memprioritaskan pemerataan hunian. Target program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bahkan dinaikkan dari 45 ribu menjadi 400 ribu unit demi mempercepat perbaikan.
Inisiatif Perbaikan di Jawa Barat
Ihwal tingginya angka ketidaklayakan hunian di wilayahnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau warga memanfaatkan fitur Imah Aing di aplikasi Sapawarga. Fitur ini dirancang untuk mempermudah pengajuan perbaikan rumah secara gratis.
“Silakan manfaatkan akses ini untuk menyelesaikan berbagai masalah ketidaklayakan rumah,” ucap Dedi pada Jumat (14/8/2026).
Ia menjelaskan masih banyak rumah tak layak yang belum terdata oleh pemerintah provinsi. Masyarakat kini hanya perlu mengunggah kartu identitas, titik koordinat, serta foto kondisi rumah untuk mendapatkan bantuan tanpa pungutan biaya.
Gerakan Gotong Royong Warga
Selain itu, kelompok masyarakat turut bergerak menekan angka hunian tak layak. Organisasi Dhilaal Berkat Rochmat Alloh (DHIBRA) bersama warga Thoriqoh Shiddiqiyyah meresmikan 126 unit Rumah Syukur Kemerdekaan Layak Huni menjelang 17 Agustus 2026.
Sebelumnya, Penanggung Jawab Rumah Syukur wilayah Kudu di Jombang, Bagus Harianto, menyebut seluruh biaya pembangunan berasal dari swadaya. Biaya pembangunan satu unit rumah rata-rata mencapai Rp120 juta.
“Penggalian dana berasal dari sedekah pribadi anggota, ada yang berupa material dan kebutuhan lainnya,” kata Bagus.
Hingga pertengahan 2026, program yang telah berjalan selama lebih dari 24 tahun ini diperkirakan merampungkan total 2.367 unit rumah. Bantuan difokuskan bagi warga kurang mampu yang telah melewati proses tinjauan kondisi ekonomi dan sosial.
Ketua Umum DHIBRA Nyai Shofwatul Ummah menjelaskan, penyediaan rumah tipe 36 ini merupakan bentuk kontribusi sosial warga Shiddiqiyyah dalam memajukan kesejahteraan.
“Pembangunan rumah syukur ini bertujuan memberikan kebahagiaan bagi warga yang belum memiliki tempat tinggal layak. Warga Shiddiqiyyah ingin ikut serta mewujudkan tujuan berdirinya NKRI, yaitu memajukan kesejahteraan umum,” kata Nyai Shofwatul Ummah.***





